BERITABETA.COM, Haruku - Puluhan warga Negeri Aboru, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng),  menggelar aksi demo mendesak Penjabat (Pj) Bupati Maluku Tengah (Malteng), mencopot Penjabat (Pj) Kepala Pemerintah Negeri (KPN) Aboru, Buce Sinay dari jabatannya.

Aksi  demo warga ini dikoordinir oleh Elly Tuankotta dan berlangsung di depan Baileo Negeri Aboru, Minggu (6/9/2023). Demo berlagsung dikawal oleh sejumlah  personil TNI dan Polri. Selain menyampaikan orasi, warga juga membubuhkan tandatangan di atas  kain putih.  

Mereka melakukan long march menuju depan Baileo, sambil membawa sejumlah spanduk. Salah satu spanduk  bertuliskan “Bpk  Pj Bupati  Malteng, Katong masyarakat Aboru mohon segera copot jabatan  Pemerintah Negeri Aboru, Buce Sinay”.

Buce Sinay dinilai beberapa kebijakannya  melanggar aturan dan menimbulkan keresahan. Salah satunya kebijakan  Buce Sinay  yang secara sepihak mengganti seluruh   Staf  Negeri,  Saniri Negeri, hingga kader Pos Yandu. 

Tindakan ini dinilai menabrak aturan menimbulkan keresahan dan kemarahan warga. 

Salah satunya adalah proses pergantian saniri negeri tanpa melalui rapat yang dihadiri perwakilan para soa. Meskipun  saniri negeri berada pada masa antar waktu, namun pengangkatan saniri negeri yang baru harus melalui prosedur, bukan main tunjuk.

 “Pj Pemerintah Negeri Aboru mengatakan  bahwa  dirinya memiliki kewenangan yang sama dengan Bupati untuk mengangkat dan memberhentikan siapa saja yang tidak diinginkan, termasuk mengancam salah satu ketua saniri negeri Aboru yang adalah guru SD, untuk dipindahkan ke tempat terpencil kalau tidak mau kerjasama. Ini sangat tidak pantas dan bentuk arogansi,”ucap warga. 

Mereka  juga membeberkan  sejumlah kegiatan atau pekerjaan fisik  yang  telah dialihkan begitu saja oleh Pj pemerintah Negeri ke lokasi lain.

Diantaranya, dari hasil Musrembangdes yang dituangkan pada dokumen Negeri tahun 2023,   ada pekerjaan jembatan yang harus dikerjakan  di dusun Waikena, bernilai Rp 71 juta. 

Namun,  tidak dikerjakan  pada lokasi titik yang dituangkan pada dokumen negeri, tapi dialihkan pada pada lokasi  lain.

Pekerjaan pengecoran jalan baru di Dusun Salele bernilai Rp 73 juta,  juga  telah dialihkan menjadi tambal sulam jalan  setapak menuju rumah Pj Pemerintah Negeri  dan salah satu stafnya.

Untuk itu, mereka minta Inspektorat   Kabupaten Malteng segera melakukan audit setiap pekerjaan yang telah dikerjakan.

Kebijakan lain yang timbulkan  kontroversi dan menuai protes dari warga adalah  pembongkaran blokir jalan tanpa sepengetahuan warga.

Padahal pemasangan blokir jalan merupakan keputusan bersama melalui rapat negeri,  sehingga untuk dibuka harus melalui prosedur yang sama.

“Yang bersangkutan secara sepihak tanpa melalui rapat negeri, telah  membongkar blokir jalan yang dipasang warga saat terjadi  pertikaian antara Negeri Aboru dan Hulaliu beberapa waktu lalu. Hal ini juga telah mendapat protes dari warga beberapa hari sebelumnya,”ungkap warga (*)

Editor : Redaksi