“Itu ciri tanaman perkebunan tapi mereka (Pemerintah) tidak buat satu regulasi yang khusus bicara tentang itu dan mengatur tentang itu. Sehingga kalau ada advokasi atau intervensi anggaran dari Pemerintah pusat, itu saya rasa ada satu perlakuan yang beda,” sorot Saadiah.

Semisal, di tanaman pangan itu jorjoran anggarannya tetapi di sektor perkebunan ini tidak sama dengan tanaman pangan.

Bahkan, kata dia petani dibiarkan untuk garap hasilnya sendiri. Nanti kalau kurang baru Pemerintah impor, sedangkan daerah-daerah ini yang memberikan kontribusi dalam meningkatkan devisa.

“Kita punya pala, juga cengkeh tapi bukan Maluku punya nama. Saat keluar dari Maluku, tidak ekspor langsung ke optekernya, tetapi harus lewat Surabaya dulu. PDB yang dapat Surabaya sedangkan Maluku tidak dapat,” tandasnya.

Begitu pula dengan Lambung Ikan Nasional (LIN), dimana Maluku tidak bisa memaksa Pemerintah untuk membangun kalau regulasinya belum ditetapkan.

“Mau ditetapkan oleh apa saja, tetapi regulasi itu ada. Jadi regulasi itu belum duduk tampa, belum di tetapkan maka kita sulit kita bicara tentang pembangunan,” pungkasnya (*)

Editor : Redaksi