"Di bidang jalan dan jembatan, BPJN Maluku akan memprioritaskan pembangunan konektivitas jaringan jalan strategis di Provinsi Maluku.  Hal ini selaras dengan visi dan misi Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam rangka mendukung ketahanan pangan dan energi nasional,"ungkapnya.

Tamher juga menyampaikan bahwa program infrastruktur jalan yang berjalan saat ini akan berakhir pada tahun 2024.  Tidak akan ada program multiyears yang menjembatani tahun 2024 dan 2025.  Program multiyears baru akan dimulai pada periode 2025-2029.

"Terkait dukungan pendanaan untuk jalan-jalan di tingkat daerah (provinsi, kabupaten, dan kota), usulan akan diajukan oleh pemerintah daerah masing-masing kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), khususnya Direktorat Jenderal Bina Marga,"ujar Tamher.

Tamher membeberkan meskipun beberapa dinas PU terkait telah mengajukan usulan, mekanisme dan pola pendanaan yang tepat masih dalam proses pembahasan oleh Bappenas dan Kementerian PUPR. 

Ia menambahkan, besaran dana yang akan dialokasikan untuk Provinsi Maluku belum dapat dipastikan karena proses pengusulan berasal dari pemerintah daerah, bukan dari Kementerian PUPR.

"Untuk usulan semua di sampaikan oleh Pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mempunyai status jalan tersebut. Kita akan melakukan evaluasi dan asesment, kemudian akan disampaikan oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini Direktorat Jenderal Bina Marga. Selanjutnya nanti pemerintah pusat yang akan memutuskan terkait dengan alokasi pendanaan,"tutupnya (*)

 

Pewarta: Febby Sahupala