Menurut Kukuh, target peningkatan penerap SNI harus diimbangi dengan tersedianya lembaga penilaian kesesuaian (LPK) yang diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN).

“LPK yang terakreditasi KAN dapat menjamin kesesuaian dan ketertelusuran standar yang sangat dibutuhkan dalam penerapan SNI. Maka, selain berfokus membina pelaku usaha, KLT BSN bersama Pemerintah Provinsi Maluku juga harus bersinergi untuk meningkatkan ketersediaan LPK di Provinsi Maluku,” papar Kukuh.

Saat ini, di Provinsi Maluku terdapat 9 laboratorium pengujian dan 1 lembaga inspeksi yang telah diakreditasi KAN.

Kukuh berharap, sinergi baru ini juga dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi pembuatan SNI, meliputi usulan baru dan/atau revisi SNI terkait sektor unggulan daerah.

“Dengan potensi dan SDM yang ada, saya cukup yakin kerja sama ini dapat berperan besar dalam pengembangan SNI guna mengangkat kearifan lokal. SNI yang telah ada juga perlu dikaji ulang agar selaras dengan perkembangan zaman,” pesannya.

Sementara itu, Gubernur Provinsi Maluku, Murad Ismail dalam kesempatan itu menyatakan, menyambut baik penguatan sinergi antara BSN dengan Pemerintah Provinsi Maluku. Ia menegaskan, Pemerintah Provinsi Maluku juga berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui penerapan SNI ISO 9001:2015

Sistem Manajemen Mutu dan SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan. Peningkatan daya saing produk juga perlu diimbangi dengan peningkatan tata Kelola pemerintahan yang baik.

“Saya harap BSN dapat mendampingi kami untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui penerapan sistem manajemen mutu dan system manajemen anti penyuapan,” kata Murad (*)

Pewarta : Febby Sahupala