BERITABETA.COM, Bula — Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Fachri Husni Alkatiri akhirnya turun tangan untuk memperjuangkan tunggakan gaji karyawan PT. Karlez Petroleum Seram Ltd yang belum dibayarkan selama tiga bulan.

Bupati SBT, Fachri Husni Alkatiri kepada wartawan di Bula, Minggu (17/8/2025) mengungkapkan, dia telah menandatangani surat untuk menyampaikan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku sebagai wakil Pemerintah Pusat (Pempus) di daerah.

Fachri mengaku, surat itu akan dia serahkan kepada Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa dalam kesempatan kehadirannya di Kota Ambon untuk peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Provinsi Maluku pada 19 Agustus 2025.

"Saya sudah bikin surat resmi ke Pemerintah provinsi sebagai wakil Pemerintah Pusat yang komunikasi ke ESDM jauh lebih mantap, lebih kuat dengan pihak terkait di pusat ya, yang mengelola ini, resmi sudah saya buat, sudah saya tandatangani, tinggal saya berikan," ungkap Fachri Husni Alkatiri.

Dia berkeinginan masalah gaji karyawan di perusahaan minyak ini harus disampaikan secara langsung ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia di Jakarta.

Untuk itu, dia telah meminta kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) SBT, Mochtar Rumadan untuk berkoordinasi meminta waktu bertemu langsung dengan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

"Saya sendiri juga sudah minta ke Kadis Nakertrans untuk meminta waktu dari Menteri ESDM langsung, saya pengen ketemu beliau juga. Makanya saya lapor dulu ke gubernur ya, secara resmi," ucapnya.

Mantan Wakil Bupati SBT ini membeberkan, pada beberapa hari lalu dia telah menerima sejumlah karyawan PT Karlez Petroleum Seram Ltd di ruang kerjanya.

Ia berujar, dari penjelasan para pekerja ini, tunggakan gaji ini hanya persoalan manajemen di internal, sebab lifting tidak ada masalah, mereka punya hasil sampai sekarang cukup bagus.

"Kelihatannya ini soal manajemen internal saja, kalau soal lifting cukup bagus, mereka punya hasil sampai sekarang ya, jadi saya sudah komunikasi dengan mereka, menurut mereka ini soal manajemen internal saja," ujarnya.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini berjanji, jika dia mendapat kesempatan bertemu dengan Menteri ESDM, dia akan minta tolong agar ada investor baru yang masuk dengan bonafide yang kuat, sehingga tidak ada masalah di soal tenaga kerja.

"Yang saya khawatirkan, mereka sampai di batas sudah tidak mampu lagi bertahan, lalu ada aset perusahaan yang dirusak. Itu kan juga ikut merugikan kita di daerah, tapi Insyaallah kita perjuangan secara maksimal," pungkasnya. (*)

Pewarta : Azis Zubaedi