Komandan Lanud Pattimura, Kolonel Pnb Andreas Ardianto Dhewo
Komandan Lanud Pattimura, Kolonel Pnb Andreas Ardianto Dhewo

BERITABETA.COM, Ambon – Komandan Lanud (Danlanud) Pattimura Kolonel Pnb Andreas Ardianto Dhewo menegaskan status lahan di kawasan Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud) Pattimura yang sebelumnya menjadi sengketa sudah clear (bersih) statusnya di mata hukum.

Status lahan yang sempat digugat oleh warga setempat, sudah mendapatkan yang sebelumnya  menjadi polemik sudah diperoses sebelumnya dan mendapat keputusan hukum yang inkrah.

“Gugatan sengekta lahan ini sudah diputuskan dalam upaya kasasi yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung (MA) dengan hasil, lahan di kawasan Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud) Pattimura adalah sah milik negara yang dikuasai oleh Lanud Pattimura,” tandas Kolonel Pnb Andreas Ardianto Dhewo dalam paparannya saat pertemuan bersama pemimpin media massa dan para wartawan di Club House Lanud Pattimura, Ambon, Senin (29/3/2021).

Dalam pertemuan yang juga dihadiri Pemerintah Negeri Hatu Kecamatan Leihitu Barat Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) itu juga diuraikan prihal gugatan yang disampaikan Said Laturua ke Pengadilan Negeri Ambon.

Gugatan itu, dilayangkan dengan tergugat Pemerintah Negeri Hattu, Lanud Pattimura dan beberapa pihak lainnya.

“Awalnya di tingkat Pengadilan Negeri Ambon dan Pengadilan Tinggi gugatan itu dimenangkan oleh penggugat. Namun kemudian kasus sengketa ini bergulir ke Mahkamah Agung (MA) dengan hasil putusan MA memenangkan pihak Lanud Pattimura,” urainya.

Ia menjelaskan, saat ini kawasan lahan yang dikuasai Lanud Pattimura sudah dibuat peta secara digital, berdasarkan Keputusan hukum ditetapkan sejak tahun 2018.

“Semua ini adalah lahan milik negara yang kemudian Lanud Pattimura yang dipercayakan mengelolanya," bebernya.

Lebih jauh Kolonel Pnb Andreas Ardianto Dhewo mengatakan, pihaknya tetap berkomitmen untuk  mengamankan aset negara berupa lahan yang di dalanya juga termasuk Bandar Udara Pattimura itu.  

Andreas A. Dhewo yang baru bertugas di Maluku sejak 27 Februari 2021itu menegaskan, Bandara Internasional Pattimura ini merupakan salah satu pintu masuk ke Maluku, lewat Kota Ambon yang harus diamankan.

Terutama, untuk mendukung pembangunan dan perekonomian Maluku yang sedang gencar-gencarnya dilaksanakan. Dan juga dalam menjemput program embarkasi Calon Jemaah  Haji asal Provinsi Maluku yang akan dilakukan di bandara ini.

“Kami belum lama bertugas di Kota Ambon, karena itu kami minta dukungan dari berbagai pihak agar kami dapat menunaikan tugas kami di daerah ini dengan baik,” katanya dalam pertemuan itu (BB-DIO)