Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto lalu menerima aspirasi dari sejumlah petani yang menginginkan penundaan pemilu. Presiden Jokowi didesak untuk menegaskan sikapnya atas wacana yang meresahkan ini.

Jovan juga menyinggung, pendapat Dr. Wijayanto, pengamat politik dari Undip, Semarang yang  mengungkapkan, sejak tahun 2019 dirinya ditanya tentang wacana perpanjangan masa jabatan presiden.

"Sampai tahun 2022 ini kita masih bertemu lagi dengan wacana penundaan pemilu, yang mencerminkan hawa nafsu inkonstitusional yang tidak padam juga. Ini menjadi alarm tanda bahaya," kata Jovan menirukan pendapat Dr. Wijayanto.

Dikatakan, kalau pemilu sampai ditunda atau masa pemerintahan diperpanjang, walaupun dicarikan pembenaran melalui amandemen konstitusi, Indonesia tidak bisa lagi disebut sebagai negara demokrasi.

"Masyarakat hendaknya tidak lagi memilih parpol-parpol yang mengkhianati semangat reformasi pada Pemilu 2024 nanti," sambung Jovan mengutip pernyataan Wijayanto. 

Posisi Partai Demokrat terkait Pemilu 2024 sudah bulat disuarakan sebelumnya. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan tegas menolak wacana penundaan pemilu.

“Kalau alasannya aspirasi rakyat, rakyat yang mana? Jangan main-main dengan suara rakyat. Kok ringan-ringan saja menabrak konstitusi? Kita berkeliling ke 34 provinsi dan ratusan kabupaten kota, yang ada masyarakat justru mengeluh atas kondisi hari ini yang tidak kunjung membaik. Prioritas pun tidak ada," tegas AHY (BB)

Editor : Redaksi