BERITABETA.COM, Jakarta - Bergelindingnya wacana penundaan Pemilu 2024 terus menuai tanggapan sejumlah parpol di tanah Air.

Selain Partai Gerindra dan Nasdem dengan tegas menolak wacana tersebut, Partai Demokrat [PD] juga menyatakan sikap serupa.

Oleh Partai Demokrat wacana penundaan Pemilu dinilai menjadi alarm bagi masyarakat bahwa amanat reformasi 1998 terancam dikhianati oleh permufakatan jahat sekelompok elite yang ingin menghancurkan reputasi Presiden Joko Widodo.

Penegasan ini disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal [Wakasekjen] DPP Partai Demokrat Jovan Latuconsina dalam keterangan persnya yang diterima beritabeta.com, Rabu malam (2/3/2022). 

"Kami, Partai Demokrat, tidak takut menyuarakan kebenaran. Di sana sini sedang banyak masalah. Kita tahu memang tidak mudah. Tetapi hak konstitusi rakyat jangan dipotong. Kami terus berikhtiar untuk selalu tunduk pada konstitusi," tegas Jovan.

Lulusan Nanjing Tiongkok ini menegaskan, sudah jelas Presiden Joko Widodo telah menolakdan tidak ingin ada perpanjangan jabatan Presiden.

"Tunda Pemilu sama dengan perpanjangan jabatan Presiden. Kata Presiden, ini sama dengan menampar muka beliau. Memalukan orang-orang yang ingin memalukan nama Presiden ini," bebernya.

Jovan mengaku sependapat dengan dengan pernyataan Wasisto Raharjo Jati, peneliti di Badan Riset dan Inovasi Nasional, bahwa parpol yang mendukung ide penundaan Pemilu dan Perpanjangan masa jabatan Presiden telah mengkhianati amanat reformasi.

"Sudah jelas salah satu amanat reformasi adalah pembatasan masa jabatan Presiden yang dituangkan dalam UUD 1945," tegasnya lagi.

Jovan menilai, kalau presiden terus diganggu dengan ide-ide gila ini, sangat kasihan beliau. Presiden harus segera bersuara dan menghentikan wacana tunda Pemilu ini.

"Saya meyakini, ini bukan kehendak beliau, hanya orang yang mau cari muka.  Kalau presiden diam, nanti malah dianggap benar. Sekali lagi kasihan nama presiden dirusak oleh orang-orang bermental Orde Baru," urainya.

Wacana penundaan pemilu ini mula-mula digaungkan bulan Januari 2022 oleh Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Wacana ini surut setelah ditolak oleh berbagai pihak. Namun isu ini kembali memanas setelah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menggaungkan isu ini lagi pada Februari 2022 dengan alasan pandemi.