Mundurnya Softbank ini tentunya bukan hanya soal uang, tapi juga merefleksikan ketidakyakinan investor akan proyek ini. Selain itu, bacaan lain pemerintah menaikkan porsi pembiayaan dari APBN hampir dua kali lipat, bahkan Menkeu sempat menjelaskan akan merealokasi sebagian dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) bagi pembangunan IKN, walaupun kemudian dibantah Menko Perekonomian.

“Waktu yang tersisa kurang dari dua tahun ini juga tidak realistis untuk memindahkan Ibukota Negara. Ingat memindahkan Ibukota bukan hanya membangun gedung dan infrastruktur, tapi juga memindahkan kehidupan manusia dengan segala kebutuhannya di sana,” kata dia.

Para pakar ekonomi dan investasi berani mengatakan dengan sebenarnya, berdasarkan akal sehat dan hati nurani, apakah rencana IKN ini memang layak atau tidak? 

“Jangan mengorbankan Pemilu sebagai hak konstitusi rakyat dengan IKN yang merupakan kehendak pemerintah. Demokrat setuju IKN pindah dari Jakarta, tapi Demokrat tidak setuju jika dilakukan saat ini juga, ketika dana yang ada harusnya diprioritaskan untuk pemulihan ekonomi dan penanganan covid-19,” tutup Jovan (*)

Editor : Redaksi