“Jadi tahun ini ada sebanyak 3500 calon pelanggan yang kami tangani lewat aspirasi kami. Kita pastikan tahun depan aka nada lagi bantuan serupa kepada masyarakat yang masuk dalam kategori tidak mampu,” bebernya.

Mercy menambahkan, peningkatan pesat persentase elektrifikasi di Maluku ini tidak lepas dari kebijakan pencabutan moratorium pembelian Satuan Pembangkit Diesel (SPD) oleh pemerintah.

Pasca dicabutnya kebijakan ini, maka pemerintah kemudian melakukan pengadaan mesin-mesin PLTD untuk memenuhi kebutuhan listrik di Maluku yang prosesnya sampai hari ini terus berjalan.

Mercy juga mengaku, hasil yang kini dicapai dari kerja keras PT PLN (Persero) dan dukungan sejumlah pihak cukup signifikan,  bila melihat kondisi kelistrikan di Maluku dari tahun ke tahun.

Ia merincikan, dari sebanyak 1.241 desa yang tersebar di Provinsi  Maluku, pada tahun 2016 terdapat 24 desa yang bisa menikmati listrik, kemudian tahun 2017 ada 24 desa, tahun 2018 ada 28 desa.

Selanjutnya  di tahun 2019 terdapat 9 desa, tahun 2020 ada 33 desa yang bisa dinyalakan dan  tahun tahun 2021 33 desa, tahun 2022 terdapat  34 desa dan sampai tahun 2023 ini ditargetkan sebanyak 185 desa yang akan menikmati program listrik dari pemerintah.

“Atas torehan keberhasilan yang dijalankan PLN ini,secara pribadi dan sebagai wakil rakyat Maluku kami menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Dirut PT PLN Darmawan Prasodjo dan jajarannya dan tak lupa kepada General Manager PT PLN Unit Induk Wilayah Maluku dan Maluku Utara Awat Tuhulola, yang sudah maksimal bekerjasama dan membangun komunikasi intens dengan kami dari komisi VII untuk menuntaskan persoalan elektrifikasi di Maluku ini,” tutup Mercy (*)

Editor : Syarafudin P