Pemkab SBT Gelar Konsultasi Publik RKPD 2026, Bupati Tegaskan Visi Pembangunan

BERITABETA.COM, Bula — Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) setempat menggelar konsultasi publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) SBT tahun 2026 pada Jumat (11/7/2025).
Bupati SBT, Fachri Husni Alkatiri dalam sambutan tertulis yang dibacakan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) SBT, Achmad Q. Amahoru menegaskan visi besar pembangunan daerah.
Fachri mengungkapkan, tahun 2026 merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) SBT tahun 2025-2029 dengan visi besar yang diemban bersama, yakni 'Terwujudnya SBT yang Sehat, Cerdas, Sejahtera dan Berbudi Luhur'
"Visi ini tentu bukan sekadar narasi, tetαpi merupakan arah kebijakan yang menuntut kerja nyata, kerja kolaboratif dan kerja cerdas dari seluruh pemangku kepentingan pembangunan," ungkap Fachri Husni Alkatiri.
Mantan Wakil Bupati SBT ini menerangkan, forum konsultasi publik ini merupakan bagian penting dalam proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.
"Rancangan awal RKPD tahun 2026 yang sedang kita bahas hari ini menjadi bagian dari dokumen perencanaan tahunan yang memuat prioritas pembangunan daerah, arah kebijakan, serta program dan kegiatan strategis pemerintah daerah," terangnya.
Dalam forum tersebut, dia mengajak semua pihak untuk memberikan masukan, kritik konstruktif dan usulan yang membangun. Pasalnya, konsultasi publik ini bukan sekadar seremonial, melainkan media strategis untuk menjaring aspirasi masyarakat agar program pembangunan yang disusun benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
Ia menguraikan, beberapa isu strategis yang menjadi perhatian bersama ke depan adalah percepatan penurunan angka kemiskinan dan stunting, penanganan ketimpangan pembangunan antarwilayah, penguatan ketahanan pangan dan ekonomi lokal, peningkatan kualitas layanan dasar, khususnya pendidikan dan kesehatan, penguatan reformasi birokrasi dan digitalisasi pelayanan publik, serta perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup.
"Saya berharap seluruh kepala perangkat daerah dan tim perencana benar-benar serius dalam menyusun program dan kegiatan berbasis data, sesuai kebutuhan masyarakat, serta selaras dengan prioritas nasional dan provinsi," urainya.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menandaskan, pembangunan bukan hanya tanggungjawab pemerintah semata, tetapi merupakan tanggungjawab kolektif seluruh elemen masyarakat.
Untuk itu kata dia, sinergi, partisipasi dan keterlibatan semua pihak menjadi kunci keberhasilan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di kabupaten bertajuk 'Ita Wotu Nusa' ini.
"Saya menyampaikan terimakasih kepada seluruh peserta forum atas kehadiran dan kontribusi pemikirannya, semoga forum ini menghasilkan rumusan awal RKPD berkualitas dan yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat," pungkasnya. (*)
Pewarta : Azis Zubaedi