"Maka pertimbangan itulah, hari ini kami datang untuk mengingatkan pemerintah daerah agar Hunimua secepatnya dibangun. Karena Hunimua bukan kemauan kita, tapi kemauan konstitusi" ungkapnya.

Sementara itu Koordinator aksi FMPPI SBT Muhammad Saleh Kafara menandaskan, Pemda dan DPRD SBT tidak boleh lagi beralasan untuk tidak membangun Hunimua.

Dia menegaskan, semua persyaratan dokumen administrasi di dataran Hunimua telah selesai, sehingga saat ini menunggu itikad baik bupati dan wakil bupati SBT Abdul Mukti Keliobas dan Idris Rumalutur untuk memulai pembangunan di dataran Hunimua.

"Persyaratan izin alih fungsi lahan, undang-undang tata kota sudah selesai. Aksi kita pertama di Kecamatab Tutuk Tolu kemudian disambut baik oleh pimpinan DPRD, maka semua sudah selesai. Berarti kelalaian ini ada di Pemda yakni bupati, wakil bupati dan kepala Bappeda" tegasnya.

Mantan aktivis Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) itu berjanji, jika Pemda dan DPRD tidak mengakomodir tuntutan yang disampaikan, FMPPI SBT akan melakukan demo susulan dalam jumlah besar dan memboikot Bandara Kufar di Kecamatan Tutuk Tolu (*)

Pewarta : Azis Zubaedi