Terlebih lagi akibat dari pertambangan liar yang dilakukan oleh masyarakat kurang lebih 8 (delapan) tahun, telah menimbulkan konflik di masyarakat adat dan telah memakan korban jiwa yang begitu banyak dan lebih parah lagi pengrusakan lingkungan tidak bisa dihindari.

Oleh karena itu, keluarga pemilik lahan dusun kayu putih : Sampeno, Anhoni dan Kepala Wamsait (Gunung Botak) meminta kepada Bapak Presiden untuk mengambil langkah-langkah dalam pengelolaan tambang emas ini, sehingga dapat berjalan sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku.

"Kami dari keluarga pemilik lahan akan tetap mendukung Pemerintah untuk mengelolah kandungan emas pada areal dusun kayu putih yang dimaksud demi kesejahteraan masyarakat," tulis para ahli waris pemilik lahan.

Selain menyurati Presiden RI di Jakarta, di tahun yang sama, ahli waris ketiga buah dusun kayu putih tersebut juga mengirim tembusan surat kepada Gubernur Maluku, Murad Ismail dan Bupati Buru, Ramly Ibrahim Umasugi .

Kemudian tanggal 18 September 2019 lalu Gubernur secara khusus mengundang keluarga ahli waris di rumahnya di Wailela, Desa Rumah Tiga, Ambon.

Beber Hasan Wael , dalam pertemuan itu terjadi dialog dan Gubernur menawarkan dua opsi, yakni apakah pihak pemilik lahan yang mencari investor, atau mempercayakan kepada pemerintah propinsi Maluku untuk mendatangkan investor. 

Opsi kedua yang dijemput Hasan Wael dan keluarga ahli waris karena sangat mempercayai kemampuan Gubernur Murad Ismail akan mendatangkan investor.

Setelah turun UU Nomor 3 tahun 2020, Gubernur tidak kunjung juga mendatangkan investor.

Olehnya itu, pihak pemilik lahan melalui kuasa hukum, menyurati gubernur, tertanggal 20 September 2020 guna menanyakan tindak lanjut dari pertemuan tanggal 18 September tahun 2019 lalu. Namun belum ada balasan (BB-DUL)