BERITABETA.COM, Namlea – Gara-gara tidak ada satupun anggota dewan yang dapat ditemui, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Namlea dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Namlea, menuding 25 wakil rakyat di DPRD Buru munafik. Para wakil rakyat itu dituding lebih mementingkan kepentingan proyek dan perut dari para kepentingan rakyat.

Ungkapan kekesalan dan tuduhan negatif yang dialamatkan kepada puluhan  Anggota DPRD Buru  itu dilontarkan para pendemo dari HMI Cabang Namlea dan PMII Cabang Namlea saat berorasi di depan pintu masuk Gedung DPRD Buru, Senin siang (01/02/2021).

Para aktivis itu kesal, karena tidak ada satupun wakil rakyat yang datang menemui mereka, ada beberapa pengurus HMI yang masuk ke dalam gedung dan keluar dari sana membawa sound sistem.

Aksi mereka tidak hanya sampai disitu saja. Beberapa orang lagi turut meluapkan emosi dan amarah mereka dengan membanting dan merusak tong air cuci tangan di depan pintu masuk.

Semua aksi itu hanya ditonton personil kepolisian dari Polres Pulau Buru.Tanpa ada yang melarang aksi berbau anarkis tersebut.

Saat masa pendemo berpindah ke kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) di sana mereka juga melakukan aksi coret dinding kantor dengan arang kayu. Bahkan salah satu mahasiswa sempat memecahkan kaca dengan leluasa tanpa ditegur aparat yang mengawal jalannya demo tersebut.

Di Kantor Dinas PMD ini mereka juga tidak dapat menemui Kadis Yamin Maskat SE, karena pejabat bersangkutan tidak masuk kantor dan sedang bepergian ke Kecamatan Waplau.

Para mahasiswa melakukan orasi silih berganti di Gedung DPRD dan Kantor Dinas PMD, mereka mengecam Yamin Maskat yang selalu menghindar menemui mereka.

Salah satu pengurus HMI, Imran Barges mengungkapkan, kalau mereka sudah 13 kali berdemo di sana, baik itu di DPRD maupun di Kantor Dinas PMD. HMI dan PMII menggelar aksi demo menyoal pemilihan kades difinitif.

Imran dan rekan-rekan menuding, pemilihan kades sengaja ditiadakan dan diisi penjabat kepala desa guna memehuni sahwat politik penguasa di Pilkada dan Pilegis lalu.

Kini sahwat politik itu masih terus ingin dipertahankan dengan tidak dilaksanakannya pemilihan kades serentak di 82 desa dan hanya dilakukan di tahun ini pada 20 desa.

Sebelumnya pendemo bertemu Sekda Moh Ilyas Bin Hamid SH MH, mereka cukup puas setelah mendapat jawaban Pilkades serentak di seluruh desa akan dituntaskan di tahun 2022 nanti. Dana untuk Pilkades di tahun 2022 nanti juga tersedia.

Untuk itu, saat tidak bertemu para wakil rakyat di Gedung DPRD Buru, mereka kesal dan  menumpahkan kekesalan mereka dengan menuduh DPRD berbohong.

Para pendemo ini mengaku pernah bertemu Ketua DPRD Buru dan yang bersangkutan berjanji akan ada Pilkades serentak di kabupaten Buru.Tapi sampai awal tahun 2021 ini tidak satupun yang terlaksana.

Beberapa menit sebelum massa pendemo tiba, sempat terlihat ada dua mobil pimpinan dewan yang diparkir di halaman depan pintu masuk. Namun kedua mobil itu tiba-tiba dibawa pergi sopir setelah tahu akan datang massa pendemo.

Sekwan Arman Buton juga tidak datang menemui pendemo.Ia turut menghilang dari gedung wakil rakyat sebelum massa tiba.

Kehadiran massa pendemo di gedung wakil rakyat itu guna menyuarakan dua hal, pertama terkait dengan Pilkades serentak dan kedua menyuarakan aspirasi para guru yang belum menerima tunjangan sertifikasi bulan Oktober, November dan Desember tahun 2020 lalu.

Mereka hendak meminta DPRD Buru agar melakukan fungsi kontrolnya agar sertifikasi guru ini segera dibayarkan dan Pilkades serentak harus terlaksana.

“Kalau urusan proyek, DPRD dahulukan, kalau urusan perut juga didahulukan.Tapi kalau urusan rakyat diabaikan,” teriak salah satu pendemo.

Khusus menyoal tunjangan sertifikasi milik para guru tiga bulan yang belum terbayarkan, para pendemo mengaku sudah bertemu dengan Kadis Pendidikan dan Kebudayaan, Abdurrahim SPD MMPD.

Di hadapan massa HMI dan PMII, Kadis Pendidikan  mengaku para guru belum menerima tunjangan tersebut, karena dana sertifikasi itu tidak lewati dinas. Kadis mengaku, uang yang menjadi hak para guru ini tidak diberikan karena telah habis terpakai.

“Kami minta DPRD untuk mengungkap hal ini dan jangan hanya mementingkan kepentingan proyek dan kepentingan perut saja,”teriak salah satu orator (BB-DUL)

TONTON JUGA VIDEO DI BAWAH INI :