BERITABETA.COM, Bula — Kawasan Negeri Administratif Kampung Wailola, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) masih menjadi langganan banjir saat hujan.

Kepala Negeri Administratif Kampung Wailola, Amin Rumbara kepada wartawan di Bula, Selasa (17/9/2024) menerangkan, pasca dia dilantik sebagai Kepala Desa (Kades), salah satu konsentrasinya adalah bagaimana bisa berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah (Pemda) setempat untuk mengatasi masalah banjir di Wailola sebagai pusat pemerintahan.

Rumbara mengungkapkan, pada 2023 lalu, ada intervensi dari Pemda melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) SBT dengan melakukan normalisasi pada sungai Ambahosen atau sungai Wailola dengan jarak kurang lebih 1 km.

"Sekarang menjadi masalah adalah kelanjutan dari normalisasi itu belum lagi kita laksanakan," ungkap Amin Rumbara.

Dia menandaskan, hal paling penting saat ini yakni sungai Ambahosen ini harus tembus ke hilir, entah sampai ke laut ataukah diarahkan ke jalur sungai Wailola sesuai jarak tempuh dari titik akhir normalisasi.

Pasalnya, satu-satunya debit air yang menghadirkan banjir di kawasan Wailola itu berasal dari sungai Ambahosen.

Menurutnya, faktor lain adalah tata letak drainase dalam kota yang tidak representatif untuk menampung debit air yang begitu besar.

"Salah satu solusi untuk bisa mengurangi itu ya salah satunya adalah normalisasi dan kanal, membuat jalur kali baru untuk bisa mengaliri air itu sampai pada tempat pembuangan akhir, apakah itu pantai atau kali wailola. Ini Mentoknya di situ," tandasnya.

Ia membeberkan, saat banjir yang terjadi pada pekan lalu, dia langsung turun lapangan sejak pukul 09.30-16.00 WIT.

Langkah ini dilakukan kata dia, untuk mengevaluasi titik-titik penyumbatan dimana, sehingga bisa terjadi penguapan air itu masuk ke pumukiman warga.

"Biang keroknya ada di situ. Kalau misalnya bisa kita buat kanal untuk tembus ke Wailola atau pantai, maka deras air dari atas itu sampai ke bawa tidak tertahan lagi, dia bisa berjalan. Kemudian pemerintah menata kembali drainase yang ada dalam seputaran pusat kota. Itu solusinya," bebernya.

Pihaknya mengaku, upaya koordinasi untuk kelanjutan kegiatan normalisasi sungai sudah dilakukan dengan pihak Dinas PUPR setempat.

Kendati demikian, pihak Dinas PUPR belum menyanggupi pada perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2024 ini, namun dijanjikan pada APBD 2025 mendatang.

"Sudah berkoordinasi. PUPR memberikan respon tetapi dijanjikan untuk APBD murni di tahun 2025. Di ABPD perubahan ini tidak bisa lagi dipaksanakan, makanya kita lagi upaya untuk bersabar menunggu apa yang menjadi respon Pemda melalui PUPR. Langlah-langkah desa juga hari ini adalah kita coba untuk melakukan pembersihan-pembersihan di areal-areal yang menjadi penyunbatan air ketika datangnya musim hujan itu," akuinya. (*)

Pewarta : Azis Zubaedi