Forum ini berhasil menyatukan suara dari berbagai latar belakang perempuan: akademisi, seniman, penggerak ekonomi, mama-mama penenun, hingga komunitas perempuan adat. Mereka semua merefleksikan satu hal penting, bahwa sistem dan kebijakan negara belum sepenuhnya berpihak pada perempuan.

Mercy yang merupakan legislator dari Dapil Maluku itu, juga menyoroti perempuan yang berprofesi sebagai nelayan, hingga kini tidak diakui dalam kategori penerima bantuan program nelayan karena status nelayan masih identik dengan laki-laki.

Padahal, banyak perempuan yang turut melaut menggunakan perahu kecil dengan risiko tinggi, tanpa perlindungan maupun dukungan dari negara.

 berbicara pada dialog Semarak Budaya mengusung tema "Kontemplasi Budaya Kontemporer yang digelar Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) bersama Komisi X DPR RI, di The View Cafe di kawasan Karang Panjang, Ambon, Minggu (27/7/2025) malam.

Demikian pula Mama papalele yang menjajakan hasil bumi dengan memikul bakul di kepala, namun tetap terpinggirkan karena hanya diberi ruang di emperan toko, bukan di pasar resmi, padahal mereka hanya berjuang demi asap dapur tetap mengepul.

Realita Diskriminasi

Direktur Himpunan Maluku untuk Kemanusiaan (Humanum) Vivi Marantika, menyatakan meskipun regulasi terkait hak perempuan telah banyak disahkan, pelaksanaannya di lapangan masih jauh dari harapan.

“Diskriminasi struktural, kekerasan seksual, dan marginalisasi ekonomi masih menjadi realita pahit yang dialami perempuan di berbagai daerah di Maluku,” ujarnya.

Karena itu, Humanum, menurut Vivi, saat ini aktif mengembangkan sekolah perempuan di beberapa daerah untuk melakukan advokasi terhadap terhadap berbagai kasus diskriminasi kaum perempuan dan anak-anak.

Isu lain yang mendapat sorotan tajam adalah dampak kehadiran investasi besar seperti pertambangan terhadap lingkungan hidup dan masyarakat adat. Perempuan dan anak-anak menjadi kelompok yang paling terdampak karena mereka adalah penopang utama keberlangsungan keluarga dan komunitas.

Perempuan Maluku selama ini berperan besar dalam mengelola pertanian, perikanan, dan sumber daya alam secara berkelanjutan. Namun sayangnya, peran besar ini jarang diakui secara formal oleh negara.