BERITABETA.COM, Namlea – Agenda pengesahan tiga Pimpinan DPRD Kabupaten Buru, yang terdiri dari ketua dan dua wakil ketua, gagal dilakukan pada hari ini, Senin (14/10/2019).

Molornya agenda yang sudah ditetapkan ini, belum jelas alasannya. Padahal, pengesahan tiga pimpinan DPRD Kabupaten Buru sudah harus dilakukan 14 Oktober 2019. Pimpinan Sementara, Dali Fahrul Syarifudin yang seharusnya memimpin rapat juga tidak terlihat di kantor dewan hingga jelang siang.

Kepada wartawan beritabeta.com, Dali yang sempat dihubungi, mengaku sedang bertemu Ketua DPC PPP untuk berkonsultasi. Namun ditunggu sampai 15.00 WIT, untuk diwawancarai langsung, ternyata Dali juga belum kunjung datang, sehingga wartawan memilih pulang.

Dimonitor sampai tengah malam jelang pukul 23.00 WIT, tidak ada aktifitas rapat pengesahan pimpinan DPRD devinitif. Molornya rapat pengesahan ini sangat disayangkan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dan Fraksi Gerakan Rakyat Sejahtera.

Menurut Ketua Fraksi PKB, Jamaludin Bugis, pihak DPRD melalui Sekertariat Dewan telah menyurati Partai Golkar,  PPP dan PKB untuk menyampaikan nama Ketua Dewan yang menjadi jatah Partai Golkar dan dua wakil ketua yang menjadi jatah PPP dan PKB.

Batas waktu pengajuan sampai tanggal 12 Oktober 2019, karena pada tanggal 14 Oktober sudah harus diketuk palu pengesahan pimpinan definitif.

Bugis menegaskan, dengan tidak bermaksud mencampuri urusan partai orang lain, seharusnya Pimpinan Sementara memimpin rapat pengesahan ketua dan dua wakil ketua. Kemudian hasil rapat itu disampaikan kepada gubernur untuk disahkan dan selanjutnya dilakukan pelantikan.

“Kalau Ketua DPD II Partai Golkar Buru tidak mau menyampaikan surat pengantar sampai batas waktu yang ditentukan, maka mestinya rapat harus tetap dilaksanakan dengan tetap mengacuh kepada keputusan tertinggi dari tiga partai politik,”tegas Bugis.

Menurut Bugis untuk kursi dua wakil ketua sudah mantap, hanya di Partai Golkar saja yang terhambat akibat disharmonis di internal partai itu. Namun kata dia, bila mengacuh kepada Keputusan DPP Partai Golkar  dan juga didukung surat pengantar dari DPD Partai Golkar Maluku, maka seharusnya Iksan Tinggapy SH yang menjadi Ketua DPRD Buru periode 2019 – 2024 dan didampingi dua Wakil Ketua, Dali Fahrul Syarifudin (PPP) dan Djalil Mukaddar (PKB).

“Jika ada perubahan keputusan dari DPP Partai Golkar  yang membatalkan SK tanggal 13 September 2019 terhadap Iksan Tinggapy dan kemudian menunjuk nama lain, maka kelak posisi ketua bisa saja berubah. Tapi yang terpenting sahkan dahulu ketua dprd sesuai agenda yang telah kita tetapkan bersama,”tandas Bugis.

Sementara itu Ketua Fraksi Gerakan Rakyat Sejahtera, M Rustam Fadly Tukuboya, juga mendesak Pimpinan Sementara untuk berlaku tegas dan memimpin rapat pengesahan dan penetapan pimpinan definitif.

“Masalah di Partai Golkar ini belum terselesaikan. Persoalan di internal teman-teman di Partai Golkar tentu ini menjadi perhatian serius juga dari sesama anggota dewan,”tandas Tukuboya.

Dengan tidak bermaksud mencampuri urusan internal Partai Golkar, Tukuboya menegaskan, bahwa penetapan Ketua DPRD berkaitan langsung dengan kegiatan dewan, termasuk fraksi mereka juga di dalamnya.

Dia berharap agar penetapan ketua dari partai golkar ini agar secepatnya selesai, sehingga tidak berpengaruh atau berdampak pada kerja kerja DPRD.

Tukuboya mengingatkan, kalau ini  terus berlarut-larut, maka sangat berpengaruh kepada agenda- agenda kerja DPRD Kabupaten Buru kedepan. Padahal di depan mata sudah ada antrian sejumlah agenda kegiatan yang perlu pengesahan dari pimpinan definitif.

“Kami perlu melaksanakan bimbingan teknis, perlu mengesahkan sejumlah alat kelengkapan dewan,   semua harus legitimasinya hanya di tangan pimpinan difinit,”tegasnya lagi.

Mencermati perseteruan di internal PG, Jamaludin Bugis dan Fadly Tukuboya, kembali mengingatkan Pimpinan Sementara agar tetap mengesahkan Ketua DPRD Buru dengan mengacu kepada keputusan DPP Partai Golkar (BB-DUL)