BERITABETA.COM, Ambon – Pelaksanaan Musyawarah Besar atau Mubes IV Dewan Pengurus Pusat (DPP) Hena Hetu Periode 2021-2026, yang sedianya berlangsung pada 24 November, terpaksa ditunda oleh panitia pelaksana hingga akhir November 2021.

Mubes IV Paguyuban Jazirah Lehitu, Leihitu Barat dan Salahutu ini diundur karena panitia menyesuaikannya dengan waktu Gubernur Maluku Irjen Pol (Purn) Murad Ismail, yang dijadwalkan hadir sekaligus membuka agenda lima tahunan tersebut.

“Penundaan Mubes IV karena panitia ingin menyesuaikan pelaksanaannya dengan kepastian waktu Gubernur Maluku Murad Ismail untuk hadir serta membuka Mubes IV DPP hena Hetu,” kata Rajab Tatuhey, Ketua Panitia Mubes IV yang juga Wakil Ketua DPP Hena Hetu kepada beritabeta.com di Ambon Minggu, (21/11/2021).

Dia mengatakan berdasarkan informasi yang diperoleh dari Protokoler dan Biro Adpim Pemprov Maluku, Gubernur saat ini berada di luar negeri menjalankan Ibadah Umroh di Tanah Suci Mekah.

Karena itu, lanjutnya, jika Mubes IV dilaksanakan pada 24 November, maka dipastikan Gubernur tidak akan hadir. “Kami juga belum dapat memastikan kapan pak Gubernur akan kembali ke Kota Ambon,” ujarnya.

Sesuai informasi yang diperoleh panitia dan beberapa sumber mengatakan Gubernur akan kembali ke Kota Ambon pada 28 November 2021. Setelah tiba di Ambon nanti Gubernur harus menjalani karantina mandiri.

Berhubung jadwal kembalinya Gubernur [28 November], Rajab memastikan pelaksanaan Mubes IV diundur hingga akhir bulan ini.

Tentunya, kata dia, Panitia Mubes IV DPP Hena Hetu akan beraudiensi lagi dengan Gubernur, setelah yang bersangkutan kembali dari luar negeri ke Kota Manise.

“Dengan demikian kami akan menjelaskan kepada pak Gubernur terkait kesiapan panitia dan sekaligus meminta beliau untuk menentukan waktu yang tepat untuk hadir sekaligus membuka Mubes,”timpalnya.

Alasan lain terkait penundaan jadwal Mubes IV, lanjutnya, karena rencana pemberian gelar adat kepada Gubernur selaku tokoh Jazirah Leihitu masih dalam pembahasan juga belum rampung, sehingga membutuhkan waktu untuk dibahas dengan Upu Latu Jazirah.

Pengukuhan gelar adat yang akan disematkan untuk Gubernur Murad Ismail selaku Tokoh Jazirah dianggap layak.

Terkait dengan itu, lanjutnya, DPP Hena Hetu melalui Panitia Pelaksana atau Steering Committee tengah meminta pandangan dan masukan dari seluruh Raja di Jazirah Hena Hetu, bertalian dengan penyematan gelar dimaksud.