BERITABETA.COM, Namrole – Kebijakan Bupati Kabupaten Buru Selatan (Bursel), Tagop Sudarsono Soulisa yang memutasikan sejumlah pejabat dan aparatur sipil negara (ASN) di lingkup Pemkab Bursel, kini menuai perih  sejumlah kalangan. Kebijakan mutasi ini dinilai bernunsa politik, sebab dilakukan pasca pileg 2019.

Sinyal  mutasi yang bernuansa politis dengan menjadikan ASN sebagai tumbal itu, terungkap dalam rekamam video kicauan PLT Sekda Bursel, Thalib Laitupa saat memimpin apel yang melibatkan para asisten, staf ahli dan ASN Pemkab Bursel di Namrole pada Senin lalu (22/4).  Rekaman video itu kini beredar luas dan menjadi viral di masyarakat.

Wartawan media ini melaporkan, saat memimpin apel di halaman Kantor Bupati Bursel, Laitupa dalam arahan panjangnya sempat mengeluhkan  para ASN yang selalu menjadi sampah dan korban politik setiap usai perlehatan politik.

Menurut Laitupa, ASN seharusnya  taat azas, taat perintah sesuai ketentuan yang berlaku. Itu saja, dan tidak ada masalah. Terkait dengan pilpres dan pileg 2019 di Kabupaten Bursel, ia mengatakan kalau ASN juga punya hak serta aspirasi dan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.

Namun diakuinya, usai pesta demokrasi ini ada banyak ASN yang jadi korban politik. “Pesta-pesta nasional begini, yang jadi korban dan jadi sampah itu ASN dan PTT,”keluh Laitupa.

Laitupa di hadapan bawahannya, mengaku kalau ASN di daerah itu selalu jadi kelinci percobaan.”Kita sebagai uji coba.Orang bilang ibarat boom,  katong jadi boom punya isi,”tandas Laitupa.

“Jadi katong kena resiko. Resikonya artinya, tidak terlibat, tidak boleh terlibat, tapi terlibat. Terlibat, tapi tidak terlibat. Terlibat karena ada punya hubungan.Terlibat karena ada perintah. Tapi di lain sisi tidak boleh terlibat. kita semacam orang bilang uji coba. Tetapi pada prinsipnya kita harus melaksanakan seluruh perintah,”ucap Laitupa penuh prihatin.

Laitupa juga membeberkan bukan saja ASN yang jadi tumbal politik. Melainkan para kades dan aparat pemerintah desa juga turut diincar.

“Bukan kita di ASN saja, tapi juga di kalangan lain seperti kepala desa, pemerintahan desa, saya kemarin sudah menandatangani panggilan audit di inspektorat itu kurang lebih ada 40 sekian desa. Audit internal terkait penggunaan ADD dan DD,”ungkap Laitupa.

Dalam arahan pagi yang direkam dari jendela lantai dua kantor bupati Bursel ini, Laitupa juga meminta agar ASN yang sudah digeser ke desa-desa agar segera melaksanakan kewajiban di tempat tugas yang baru.

Memotivasi ASN yang terkena imbas kemarahan bupati, Laitupa mencoba menghibur mereka dengan mengatakan,  mutasi ke sana, mutasi kemari, itu soal bisa.”Kerja saja seperti biasa,”gugah Laitupa.

Laitupa kembali menghibur, kalau sudah dapat SK, barulah datang berkonsultasi, datang lapor, ini begini seperti apa.Ia menjamin, kalau SK itu yang diteken dirinya, bila ada kekeliruan masih dapat diperbaikinya.

Hanya bila yang teken Bupati Tagop Sudarsono Soulisa, dia tidak bisa menyelesaikannya. “Kalau bupati yang tanda tangan, tunggu bupati datang dulu baru kita konsultasi, karena tidak bisa orang robah,”kata Laitupa.

Kata Laitupa lagi, kalau presiden dan mentri dan gubernur pun tidak bisa robah SK yang diteken bupati karena itu kewenangannya.”Angkat, berhenti, kasih pindah dalam jabatan ASN itu kewenangan bupati,”tandas Laitupa.

“Jadi kamong lapor ke presiden juga, dan presiden tanya bupati, bagaimana dengan orang itu dan bupati jawab dia begini, tidak bisa.Dan presiden katakan oh iya ya, iya ya, begitu saja,”tukas Laitupa.

Tegasnya lagi, kalau SK mutasi itu diteken bupati, penyelesainnya hanya bisa dengan bupati. Agar tidak ada yang menjiplak, tanda tangan bupati di SK bupati menggunakan tinta biru.

Wartawan media ini lebih jauh melaporkan, mutasi bernuansa politik yang kini menjadi sorotan warga di Kota Namrole, yakni jabatan basah di Dinas PUPR Kabupaten Bursel.

Rahman Soulissa yang sebelumnya menduduki posisi itu, konon digeser ke tempat kering sebagai Kadis PKPP. Sementara Kadis PKPP Bursel, Melkior Solissa yang tanggal 11 April lalu, terekam suara lagi melakukan kampanye politik terselubung, mengarahkan ASN dan PTT pilih istri dan adik bupati, giliran dapat jabatan basah di Dinas PUPR Bursel.

Sementara itu, Laitupa yang ditanya wartawan enggan mengomentasi lebih jauh mutasi politik ala Bupati Bursel ini. “Oh itu sebentar. Itu belum bisa dijelaskan disini pak, karena itu adalah kewenangan bupati,” elak Laitupa di hadapan wartawan Senin lalu.

Namun tidak disangkalnya ada mutasi berbau politik ini.Baik itu fi level pejabat maupun di tingkat staf.”Iya benar, ada terjadi mutasi. Bukan saja dikalangan, katakanlah dinas/badan, tetapi juga staf terjadi mutasi,” akuinya. (BB-DUL)

Simak juga video di bawah ini :