BERITABETA.COM, Ambon – Keputusan Pemerintah Pusat [Pempus] melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang memberikan porsi anggaran besar untuk pembangunan di Provinsi Papua dan Papua Barat, dinilai sesuatu yang wajar.

Namun, Pempus diminta jangan sampai mengabaikan pembangunan di provinsi lainnya di Wilayah Timur Indonesia, seperti Maluku.

Hal ini diungkapkan Ekonom dan Konsultan Perencanaan Daerah dan Keuangan Publik, Julius R. Latumaerissa kepada beritabeta.com, Minggu (5/12/2021).

Ia mengatakan, perhatian yang diberikan Pempus dengan menetapkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran [DIPA] Kementerian PUPR sebesar Rp100,59 Triliun di tahun 2022, untuk melanjutkan proyek pembangunan di Papua dan Papua Barat sangat dipahami.

“Keputusan pemerintah Pusat atas Papua dan Papua Barat ini sangat bisa dipahami dari semua aspek. Kami juga memahami bahwa selain pertimbangan obyektif tetapi ada pertimbangan khusus yang sifatnya politis,” ungkap akademisi asal Maluku ini.

Menurutnya, Papua – Papua Barat boleh menjadi perhatian, namun Pempus juga harus mempertimbangkan provinsi lain di KTI salah satunya Maluku. Sebab, Maluku juga memiliki Pos rintangan sama di depan.

Ia menguraikan, apapun alasannya, Maluku memiliki nilai strategis dalam bingkai NKRI. Kalau Papua dan Papua Barat salah satunya adalah Freeport sebagai penyumbang PAD terbesar, tetapi Maluku juga memiliki Blok Masela dengan sumber daya alam lain yang ada termasuk Perikanan.

“Saya juga berharap  Pemprov Maluku, berani membuat konsep perencanaan Maluku secara komprehensif dan terintegrasi yang rasional, obyektif dan berdampak masif kepada rakyat Maluku ke depan,” pintanya.

Ia menilai, Indonesia akan maju dan sejahtera bukan karena kemajuan Papua dan Papua Barat, tetapi seluruh wilayah NKRI ini.

Dikatakan, terlepas dari berbagai penafsiran yang ada, namun secara pribadi dirinya mencoba memaknai kata Presiden Soekarno bahwa : ‘Indonesia tanpa Maluku bukan Indonesia’.

Latumaerissa menjelaskan, statemen ini memiliki arti dan filosofis yang panjang dan dalam. Karena hal ini sangat berkaitan erat dengan posisi Maluku dengan sejumlah kekayaan masa lalu.

“Suka atau tidak suka, sepakat atau tidak sepakat, kekayaan Maluku ini menjadi bagian strategis dan menentukan dalam Agenda Keuangan Internasional,” pungkasnya.

Fakta sejarah tidak bisa dibelikan, karena akan kembali kepada asalnya. Ini pula berkaitan dengan hal dan kewajiban.

“Karena itu saya masih yakin kebenaran ini cepat atau lambat akan menjadi fakta riil yang tidak terbantahkan. Matahari tidak pernah terbit dari Barat tapi dari Timur,” bebernya penuh filosofis.

“Semoga saja Maluku sebagai golden gate of the east [gerbang emas timur] akan menjadi pembuktian bahwa Maluku adalah sebuah wilayah yang  tidak bisa dipandang sebelah mata,” tutupnya.

Sebelumnya, Menteri PUPR Mochamad Basoeki Hadimoeljono mengatakan, saat ini Kementerian PUPR telah membangun 3 PLBN (Pos Lintas Batas Negara) yang terletak di Papua dan Papua Barat, yaitu PLBN Skouw di Kota Jayapura, PLBN Sota di Kabupaten Merauke, dan PLBN Yetetkun di Kabupaten Boven Digoel.

Kementerian PUPR juga berkomitmen untuk menyelesaikan pembangunan Jalan Trans Papua yang menghubungkan Papua dan Papua Barat.

Dijelaskan, dari total panjang jalan Trans Papua yaitu 3.462 km, tinggal tersisa 183 km yang belum tembus. Sepanjang 1.647 km sudah dalam kondisi teraspal yaitu 977 km di Papua dan 670 km di Papua Barat.

Selain PLBN dan Jalan Trans Papua, Kementerian PUPR di Papua dan Papua Barat juga membangun infrastruktur dukungan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX serta pembangunan rumah khusus, air bersih, jalan lingkungan, dan jembatan gantung di Kabupaten Asmat, Mappi, dan Mamberamo Raya (BB)

Editor : Redaksi