BERITABETA.COM, Namlea – Kepala Bappeda Kabupaten Buru, M Najib Hentihu SP MSc memaparkan tujuh prioritas pembangunan daerah Kabupaten Buru tahun 2021 di hadapan peserta Forum Konsultasi Publik dalam penyusunan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Buru Tahun 2021, bertempat di aula BKPSDM, Senin (9/3/2020).

Najib menjelaskan 7 prioritas RKPD tahun 2021 itu antara lain :

1).peningkatan kualitas sdm yang unggul dan berdaya saing, 2).peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, 3).peningkatan infrastruktur perkotaan dan pedesaan, 4). Pengelolaan sumber daya alam dan pariwisata, 5).penataan ruang daerah peningkatan mitigasi bencana dan kualitas lingkungan, 6). Peningkatan kelembagaan ekonomi kreatif dan iklim berusaha, serta 7).Revolusi mental serta pelestarian adat dan budaya.

Dihadapan peserta, Kepala Bappeda kembali mengingatkan visi pembangunan Kabupaten Buru tahun 2017-2022 yakni Kabupaten Buru yang maju menuju masyarakat bupolo yang sehat cerdas berakhlak mandiri dan sejahtera.

Dengan misinya antara lain, mewujudkan masyarakat bupolo yang sehat cerdas dan sejahtera, penyelenggaraan pemerintah yang amanah dan profesional dan akuntabel, peningkatan infrastruktur dan pengelolaan sumber alam yang lestari, pemerataan pembangunan yang berkeadilan dan peningkatan daya saing ekonomi, mewujudkan ruang yang nyaman dan berkelanjutan.

Selanjutnya, Najib memaparkan gambaran umum Kabupaten serta indikator makro pembangunan dengan menyentil laju pertumbuhan ekonomi dari tahun 2014 hingga 2018 dengan putih posisi terakhir mencapai 6,2%.

Disinggung pula pengangguran terbuka di 2018 yang mencapai 2,6% serta inflasi daerah sebesar 2,6% di tahun 2018.

Dipaparkan juga angka kemiskinan pada tahun 2019, bahwa jumlah penduduk miskin Kabupaten buru meningkat dari 23.617 jiwa pada tahun 2018 menjadi di 23891 jiwa di tahun 2019.

Meskipun demikian, kata Najib, secara persentasi jumlah penduduk miskin Kabupaten buru tahun 2019 mengalami penurunan dibanding tahun 2018.Tingkat kemiskinan Provinsi Maluku sebesar 17,69% dan tingkat kemiskinan Kabupaten buru sebesar 16,74%.

Sesnagkan indeks pembangunan manusia, disebutkan pada tahun 2019 IPM Kabupaten buru 66,291, naik 0,66% dari tahun 2018. Berada di peringkat ketiga tertinggi di Provinsi Maluku.

Ketua Bappeda juga memaparkan indikator makro dan target pembangunan tahun 2021dengan menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi 6,65%, inflasi 3,69%, pengangguran 2,20%, PDRB perkapita 20,2 juta, kemiskinan 15, 93%, IPM 70,55% dan gini ration 0,10%.

Di hadapan peserta forum konsultasi ketua Bappeda juga mengulang kembali 5 arahan utama presiden Jokowi yang wajib dilaksanakan antara lain: Pertama, Pembangunan SDM, yakni membangun SDM pekerja keras yang dinamis produktif terampil menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi di dukung dengan kerjasama industri dan talenta global.

Kedua, pembangunan infrastruktur yakni melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi mempermudah akses ke kawasan wisata mendongkrak lapangan kerja dan mempercepat peningkatan nilai tambah ekonomi rakyat.

Ketiga, penyederhanaan regulasi yakni segala bentuk kendala regulasi terutama menerbitkandua undang-undang dengan pendekatan omnibus law pertama undang-undang cipta lapangan kerja kedua undang-undang pemberdayaan UMKM.

Keempat, penyederhanaan birokrasi yakni memprioritaskan investasi untuk menciptakan lapangan kerja memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang dan penyederhanaan eselonisasi.

Kelima, transformasi ekonomi yakni melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pada kesempatan tersebut ketua Bappeda juga memaparkan tema RKP tahun 2021, skema dan prioritas rkpd provinsi Maluku tahun 2021, beberapa isu strategis , dan tema prioritas pembangunan Kabupaten buru tahun 2021.

Dipaparkan juga korelasi misi RPJMD dengan prioritas pembangunan tahun 2021, korelasi prioritas pembangunan nasional provinsi dan kabupaten tahun 2021, dan konsep pembangunan terintegrasi hits.(BB-DUL)