Ia berharap dengan adanya website Tepuk SBT ini proses pembentukan produk hukum daerah di SBT, seperti pembuatan keputusan bupati, peraturan bupati dan peraturan daerah akan menjadi semakin mudah karena dapat diakses melalui website Tepuk SBT.

"Setiap OPD yang akan melakukan proses pembentukan produk hukum daerah tidak lagi memakai waktu yang lama, tiap OPD dapat melakukannya dengan mengakses website Tepuk SBT dan melengkapi persyaratannya pada kolom website yang telah disediakan," harapnya.

Kepala Bagian Hukum Setda SBT Mohtar Rumadan saat dihubungi terpisah menjelaskan, acara launching website Tepuk SBT ini sebagai tugas yang dilakukan pihaknya selaku peserta pada kegiatan pelatihan kepemimpinan administrator tingkat II dan II tahun 2022 di Kementerian Dalam Negeri [Kemendagri].

Rumadan mengaku, secara organisasi, dia memandang masih ada banyak hal yang harus diperbaiki pada bagian hukum Setda, terutama pada layanan produk hukum belum berjalan secara baik.

"Yang belum sesuai dengan Permendagri 80 tahun 2015 dirubah dengan Permendagri 120 tahun 2018. Karena mekanisme perencanaan produk hukum itu sama sekali belum terbentuk," jelas Mohtar Rumadan. (*)

Pewarta : Azis Zubaedi