BERITABETA.COM, Ambon – Komiditas sagu di Maluku terancam punah, setelah sekian lama potensi tanaman penghasil pangan lokal bagi masyarakat Maluku  ini tidak lagi menjadi prioritas oleh pemerintah daerah.

Salah satu hal yang menjadi faktor penentu punahnya komoditi sagu di Maluku  adalah paradigma pemerintah dalam  mengatur pengembangan komoditas beernilai ekonomi ini dalam kebijakan-kebijakan pembangunan di Maluku kedepan.

Penegasan ini disampaikan Anggota Komisi IV DPR RI, Dapil Maluku, Saadiah Uluputty kepada beritabeta.com menjawab penugasan barunya dalam mengawal sektor pertanian, perikanan, kehutanan dan lingkungan hidup di Maluku, Selasa (23/3/2021).

Mantan Anggota Komisi VII DPR RI yang baru saja ditugaskan partainya ke Komisi IV DPR RI ini mengatakan, komuditas sagu menjadi salah satu primadona pangan nasional yang selama ini luput dari perhatian pemerintah. Padahal, diversifikasi pangan terutama sagu sangat memungkinkan dilakukan.

“Semua ini tergantung visi pemerintah, jangan-jangan sagu ini akan musnah dari tanah Maluku, karena banyak kawasan sentra produksi sagu di Maluku sudah kering dan tidak lagi dikelola,” ungkapnya.

Bukan saja itu, kata Saadiah, selama ini tidak ada pengembangan yang dilalakukan pemerintah khususnya pemerintah daerah. Padahal, sagu pernah jadi incaran oleh sejumlah pihak.

“Dulu saya saksikan sendiri ada orang Malasysia datang ke Seram ambil anakan sagu untuk dibudidayakan di sana. Kita malah biarkan itu, bahkan banyak hutan sagu yang kering karena tidak bisa dipanen oleh petani,” bebernya.

Srikandi PKS ini juga mengungkap kekewatirannya  terkait konversi lahan yang terajadi selama ini dengan mengalihkan hutan sagu menjadi pengembangan areal persawahan. Hal ini, kata dia, telah menjadi indikator bahwa komoditas sagu perlahan ditinggalkan dan terancam punah di tanah Maluku.

Ia juga mengakui, selama ini good will pemerintah untuk mengembangkan sagu sebagai pangan lokal di Maluku juga tidak terlihat secara nyata. Fakta ini terlihat secara nyata dengan melihat tingkat konsumsi sagu di masyarakat yang makin hari makin berkurang.

“Kita tidak lihat adanya diversifikasi (penganekaragam) dan juga intensifikasi (peningkatan produksi), sehingga ancaman itu semakin nyata terlihat,” tegasnya.

Makanya, lanjut Uluputty, sagu yang diakui anak daerah ini sebagai pangan pokok lokal, sama sekali tidak memiliki added value (nilai tambah) yang akan membuat petani atau masyarakat lokal itu mau mengembangkannya.

“Ini seakan-akan tidak ada intervensi pemerintah, padahal jika ada kemauan untuk menjadikan sagu sebagai pangan unggulan,  pemerintah harus punya misi ke arah tersebut,” bebernya.

Politisi PKS Maluku ini mengaku, komoditas bernama latin Metroxylo spp ini,  di Maluku harusnya sudah dikembangkan beberapa tahun lalu secara massif, karena saat itu DPRD Maluku sudah menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2011, tentang Pengelolaan dan Pelestarian Sagu.

Ia mengaku, saat berada di DPRD Maluku saat itu, pihaknya telah menghendaki pengembangan dan pengolahan komoditi sagu itu sudah harus dilakukan dengan menggunakan konsep yang jitu, sehingga sagu dapat dijadikan komoditas yang sexy bagi daerah Maluku.

“Dulu kita sempat berpikir tunjangan beras bagi setiap PNS saat itu agar dapat diganti dengan komoditi sagu, sehingga sagu benar-benar diperlakukan sebagai pangan lokal bernilai. Tapi hal itu kemudian pupus,” bebernya.

Sagu mentah yang dikemas dalam tumang (kemasan yang terbuat dari daun sagu)

Ia menambahkan, pengembangan komoditi sagu bukanlah satu hal yang mustahil dilakukan, jika harus melihat ke daerah lain, maka Provinsi Riau sudah melakukan semua itu. Mereka melakukan pengembangan komoditi sagu secara besar-besaran, skarang Riau malah menjadi pengekspor tepung sagu.

“Ini belum terlambat bagi Maluku asalkan benar-benar ada kemauan kesana. Mulai dari hulu hingga hilir harus diatur dengan konsep yang memadai, sehingga kedepan Maluku tidak akan kehilangan salah satu komoditi yang dimiliki ini,” tandasnya.

Seperti dikethaui, dari data yang dihimpun beritabeta.com dari Kantor Ketahanan Pangan Provinsi Maluku, tingkat konsumsi sagu sebagai pangan lokal di Maluku semakin berkurang dari waktu ke waktu.

Tahun 2018, satu warga perdesaan mengonsumsi 13 kilogram sagu dalam satu minggu. Sementara satu warga perkotaan mengonsumsi hanya 0,4 kilogram sagu dalam satu minggu.

Ini menunjukkan, ada penurunan konsumsi sagu di perkotaan. Orang kota lebih memilih beras ketimbang sagu.

Bila dibandingkan dengan tingkat konsumsi beras, satu orang di perkotaan mengonsumsi 1,43 kilogram beras per minggu, sedangkan masyarakat desa mengonsumsi 1,48 kilogram beras per minggu. Tingkat konsumsi beras diperkirakan akan terus meningkat.

Sementara data yang dihimpun dari BPTP Maluku menyebutkan komoditi sagu dapat menghasilkan pati sebesar 15-25 ton/ha/tahun, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan beras, jagung dan gandum yang hanya menghasilkan pati berturut-turut sebesar 6 ton, 5,5 ton, dan 2,5 ton/ha/tahun.

Selain itu, setiap pohon sagu dapat menghasilkan 200 kg tepung sagu basah per tahun. Ini artinya memposisikan sagu dalam ketahanan pangan lokal  merupakan salah satu langkah strategis yang mempunyai implikasi yang lebih jauh ke depan.

Apalagi,  potensi sagu di Maluku cukup  besar, menempati urutan kedua setelah Provinsi Papua, sehingga pemanfaatannya harus dioptimalkan untuk membuka peluang industry (BB-DIO)