BERITABETA.COM, Ambon – Vaksinasi massal tahap II dilakukan Satuan tugas (Satgas) penanganan Covid-19 Pemerintah Kota Ambon di Fakultas MIPA Kampus Universitas Pattimura Ambon, Rabu, (07/04/2021). Puluhan tenaga medis dari Dinas Kesehatan Kota Ambon dilibatkan dalam proses vaksinasi tahap II ini.

Saat memantau vaksinasi massal tersebut, Kasrul Selang, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Maluku juga Ketua Satuan Satgas Penanganan Covid-19 Provinsi Maluku ini didampingi Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon, dr. Wendy Pelupessy dan Rektor Unpatti Ambon, M. J. Sapteno.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon dr. Wendy Pelupessy mengatakan, pelaksanaan vaksinasi di Unpatti Ambon untuk yang ketiga kalinya dilakukan oleh Satgas Kota Ambon.

Ia menjelaskan, vaksin pertama untuk para dosen. Kedua boster dan yang ketiga untuk sebagian dosen yang belum ikut vaksin dan sisanya adalah guru TK, PAUD, SD dan SMP yang belum melakukan boster atau suntikan vaksin kedua. Termasuk para guru yang baru pertama kali vaksinasi serta pegawai  Pemkot Ambon yang melakukan suntikan kedua.

"Direncanakan, peserta vaksinasi dari kalangan guru berjumlah kurang lebih dua ribuan. Sementara yang telah divaksin kurang lebih 400 orang," sebut dr. Wendy.

Ia menerangkan, sejak dilakukan vaksinasi pertama, pihaknya juga memprioritaskan kelompok lanjut usia atau lansia.

Tercatat Lansia di Kota Ambon kurang lebih 22 ribu jiwa. Dimana Kota Ambon termasuk dalam 20 kota di Indonesia dengan jumlah lansia tertinggi.

 "Untuk luar Pulau Jawa selain Denpasar, Kota Klungkung, Bulungan, Kota Ambon sudah masuk dengan capaian target diatas 25 persen dari sekitar 300-400-an kabupaten/kota lainnya yang masih di bawah 25 persen,"  ungkapnya.

Menyinggung terkiat target, dr Wendy menyebut untuk vaksinasi tahap II sebanyak 72 ribu orang. Dimana sebelumnya tahap I yaitu tenaga kesehatan sebanyak 22.553 orang. Dan Lansia serta pelayanan publik 50 ribu orang.

Sementara itu dr. Hasni Arusad menyatakan, terkait dengan kondisi seseorang agar bisa divaksin (kondisinya) harus stabil dan sehat.

Dia mencontohkan, jika ada peserta vaksin yang memiliki penyakit jantung, maka petugas kesehatan akan menanyakan riwayatnya. Andai saat mengikuti vaksinasi kondisi badannya stabil, maka bisa divaksin.

"Penah saya punya peserta vaksin yang memiliki penyakit jantung dan telah di pasang ring. Untuk bisa vaksin kita memberikan obat untuk di minum yang gunanya mencegah terjadinya gangguan pembekuan darah.  Kita vaksin dan aman sampai kemarin. Vaksin kedua juga aman," ujarnya.

Contoh lainnya, dia pun pernah menangani peserta yang memiliki riwayat asma.

"Yang terpenting saat divaksin sakit asmanya tidak kambuh dan kondisinya stabil tetap bisa divaksin. Jadi yang terpenting adalah sehat dan stabil, itu bisa divaksin," jelasnya.

Lalu selain memiliki riwayat penyakit jantung dan asma dalam kondisi apalagi seseorang bisa divaksin?

Ia menjelaskan, jika peserta sedang mengalami batuk pilek dan panas, tenaga medis akan melihat riwayat panas dan pilek peserta itu seperti apa, dan apakah dalam dua minggu terakhir, peserta pernah berhubungan kontak dengan pasien Covid-19 atau pasien yang gejala riwayat penyakitnya mengarah ke Covid-19?

"Andai batuk pileknya ini hanya ringan, itu masih bisa divaksin. Tergantung dari hasil tensinya. Dari suhu tubuhnya sudah bisa diketahui peserta tersebut bisa divaksin atau tidak," jelasnya.

Terkait dengan hipertensi, dr. Hasni mengakui, pihaknya mempunyai patokan. Dimana patokan Hipertensi untuk Vaksin Sinovac yakni 180/110.

Jika peserta tidak pernah memiliki riwayat darah tinggi, namun saat hendak divaksin tekanan darahnya tinggi, maka tenaga Kesehatan menyarankan agar perserta istirahat selama 15 menit. Lalu (peserta) akan dievaluasi kembali sembari melihat tekanan darahnya.

"Jika tekanan darah telah turun, berarti sudah aman untuk divaksin. Jadi batasannya 180/110," jelasnya.

Menyinggung jika setelah disuntik vaksin, lalu pasien merasa pusing atau gejala lain, menurut Hasni, peserta dapat mendatangi RSUP dr. Leimena dan RSUD Haulussy Ambon untuk kontrol.

"Ketika ada kejadian, kita akan melaporkan ke Pokja KIPI, dimana tergabung para dokter spesialis yang akan membahas masalah tersebut. Ketika ke rumah sakit, masyarakat tidak perlu membayar (itu gratis)," pungkasnya. (BB-RED)