BERITABETA.COM, Ambon - Keberhasilan vaksinasi tahap pertama di Provinsi Maluku baru mencapai 27.52 persen, dari 70 - 80 persen target yang ditetapkan.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Maluku, Brigjen TNI Arnold A P Ritiauw di Ambon, Sabtu (09/10/21).

 "Secara keseluruhan di Maluku capaian vaksinasi tahap pertama baru 27.52 persen, tahap kedua 14.65 persen, tahap ketiga 31.79 persen. Kita masih kecil sebenarnya. Targetnya seharusnya 70 - 80 persen tahun ini," kata Ritiauw.

Menurut dia, capaian keberhasilan target vaksinasi harus dilandasi semangat para kepala daerah dalam mendorong masyarakatnya, tenaga medis dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mereka pimpin agar bekerja secara masif melakukan vaksinasi.

"Selain itu, ketersediaan vaksin. Berdasarkan data yang ada pada kami, ketersediaan vaksin di daerah-daerah masih lengkap untuk melaksanakan vaksinasi," katanya.

Dia berharap, para bupati/walikota bisa mendorong masyarakatnya agar mau divaksin. Berdasarkan data Satgas Covid-19 Maluku, Kabupaten Maluku Tengah menempati posisi teratas dari wilayah yang paling rendah capaian vaksinasi.

Disusul Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) dan Seram Bagian Barat (SBB). Secara rinci, capaian vaksinasi tahap pertama di Maluku Tengah baru 7.73 persen, tahap kedua 3.44 persen, dan tahap ketiga 15,25 persen.

Sedangkan Kabupaten Seram Bagian Timur pada tahap pertama capaian vaksinasi 11.25 persen, tahap kedua 5.43 persen, dan tahap ketiga 28.87 persen. Adapun Kabupaten Seram Bagian Barat capaian vaksinasi tahap pertama 14.75 persen, tahap kedua 6.97 persen, tahap ketiga 33.45 persen.

Sementara ketersediaan vaksin untuk Maluku Tengah masih banyak. Sedangan dua kabupaten lainnya sudah menipis. Ritiauw menyebutkan, stok vaksin di Kabupaten Maluku Tengah untuk Sinovac masih ada 15.000 vial, sedangkan Moderna 11.000 vial, dan Astrazeneca 2.300 vial.

"Ini kan masih banyak. Kalau tidak cepat digunakan, akan (kadaluarsa) mubadzir, dibuang," ungkap

Danrem 151 Binaya itu. Dia kembali menekankan agar pemerintah daerah bisa melaksanakan vaksinasi secara masif, dan tidak bergantung kepada TNI-POLRI. "Pemerintah daerah harus bisa melaksanakan vaksinasi secara masif. Jangan bergantung kepada TNI/Polri," ujarnya (*)

Pewarta : Rosny Marasabessy