BERITABETA.COM, Ambon – Penahanan terhadap Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) Mansyur Tuharea dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi belanja langsung pada Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten SBB senilai Rp18 miliar dinilai sebagai sebuah proses hukum yang harus dihargai.

Kuasa Hukum Sekda SBB, Dr. Fahri Bachmid,S.H.,M.H. kepada beritabeta.com di Ambon, Selasa malam (10/11/2021) mengatakan, penahanan yang dilakukan Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan kewenangan yang telah diatur dalam KUHAP.

“Kami menghargai penahanan yang dilakukan terhadap klien kami, hal tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan kewenangan yang telah diatur dalam KUHAP,” tandas Fahri Bachmid.

Meski demikian, Fahri Bachmid berharap  penyidik Kejaksaan untuk segera merampungkan berkas perkara tersangka, agar tersangka secepatnya dapat dilimpahkan ke pengadilan Tipikor Ambon untuk kasusnya disidangkan.

Fahri menegaskan, sesuai ketentuan dalam Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981, tentang KUHAP, khususnya ketentuan Pasal 50 telah diatur pada Ayat (1) yang menyebutkan,  tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum.

Kemudian pada ayat (2) juga disebutkan bahwa “Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke Pengadilan oleh penuntut umum. Dan pada ayat (3) menyebutkan “Terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan”.

Dengan demikian, kata Fahri, pihaknya sangat berharap agar perkara ini segera dilimpahkan jika telah memenuhi persyaratan formal nantinya.

“Kami pastikan diri telah siap untuk melakukan pembelaan secara optimal terhadap klien kami Mansyur Tuharea di Pengadilan nantinya, agar tersangka bisa mendapatkan keadilan yang sesungguhnya melalui mekanisme persidangan yang fair dan imparsial,” pungkas Fahri.

Ia menambahkan, sikap ini ditempuh sebagai wujud penghormatan atas hak tersangka, maka senantiasa harus dilakukan dengan mengedepankan prinsip praduga tidak bersalah “Presumption of innocence” sampai dengan nantinya pengadilan dapat membuktikan.

“Sebaliknya jika tersangka bersalah seperti yang disangkakan oleh JPU Kejati Maluku di Pengadilan kami tetap tunduk pada ketentuan yang berlaku,” tutupnya.

Seperti diketahui, Sekda SBB Masyur Tuharea telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Kejati Maluku karena dinilai terlibat dalam kasus dugaan korupsi  yang merugikan negara sebesar Rp8,6 miliar. Sekda SBB itu kini telah dijebloskan ke Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIA Ambon.

Mansyur menyusul atau menjejaki empat rekannya yakni RT, AN AP, dan UH yang sebelumnya sudah ditahan pada Rutan Ambon.

Sebelum ditahan Sekda SBB ini diperiksa oleh penyidik dengan statusnya sebagai tersangka. Di kantor Kejati Maluku Mansyur ditemani oleh dua orang pengacara yaitu Fahri Bachmid dan Yani Hakim.

Penyidik menyampaikan 40 pertanyaan terhadap Sekda SBB ini. Setelah diperiksa, tersangka kemudian digiring ke Rutan Kelas IIA Ambon

Terkait penahanan Sekda SBB ini, Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Maluku M Rudi menjelaskan, tersangka akan ditahan selama 20 hari kedepan atau sejak 10 – 30 November 2021.

"Penahanan terhadap tersangka lakukan berdasarkan Pasal 21 KUHAP. Dia sebelumnya diperiksa 40 pertanyaan. Penyidik melakulan Penahanan selama 20 hari kedepan," ungkap Rudi kepada wartawan di Gedung Adhyaksa Maluku (*)

Editor : Redaksi