BERITABETA.COM, Bula — Aksi 280 orang personil Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) tak pernah kendor dalam memperjuangkan nasib mereka mendapatkan upah kerja selama 4 bulan.

Buktinya, aksi protes berupa pemalangan pintu Kantor Satpol PP, kembali dilakukan, setelah beberapa jam pelang di pintu kantor  itu dibuka, Senin (3/5/2021).

Aksi ini untuk kesekian kalinya dilakukan personil Satpol PP SBT. Sejak pukul 09.00.WIT, para personil Satpol PP itu kembali memasang palang dengan menyertakan tulisan yang berbunyi “Belum dibayar, maka gerakan anggota untuk ke-4 kali dan harus dibayar 4 bulan,”.

Informasi yang dihimpun beritabeta.com di kota Bula, SBT dorongan untuk dibukanya palang pada kantor tersebut diketahui,  lantaran beredar kabar akan dilakukan pembaayaran honorarium 280 anggota Satpol PP selama dua bulan.

Informasi ini membuat puluhan anggota Satpol PP SBT sejak pagi sudah nonggol di kantor menunggu realisasi janji tersebut. Namun, Kepala Satpol PP Abdullah Rumain maupun bendaharanya sama sekali tidak terlihat di kantor.

"Palang kantor Satpol PP sudah dibuka, informasinya terima gaji dua bulan. Ini ada tunggu-tunggu bendahara" ungkap salah satu anggota Satpol PP yang tak mau namanya dipublis.

Sumber itu juga mengaku, dia dan puluhan anggota Satpol PPP lainnya menunggu hingga pukul 01.00.WIT namun belum ada kejelasan terkait pembayaran tunggakan honorarium.

Bahkan lanjut sumber, dia bersama rekan-rekannya bersepakat untuk kembali melakukan pemalangan pintu Kantor Satpol PP SBT.

Kondisi yang melilit ratusan anggota Satpol PP ini sempat menuai reaksi warganet di dunia maya. Salah satu netizen dalam postingan facebook-nya menggungkapkan pada bulan suci Ramadhan ini, banyak persoalan yang nampak di depan publik.

Namun dia menyayangkan, semua pemangku kepentingan di bumi 'Ita Wotu Nusa' itu menutup mata terhadap polemik honorarium 280 anggota Satpol PP SBT yang belum menerima haknya selama empat bulan.

"Sejenak menengok di samping kiri bahu jalan arah saya, lagi lagi tertulis palang di depan kantor Satpol PP" tulis akun Rumata Rumodar.

Rumata yang juga mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) itu membeberkan aksi pemalangan yang kembali dilakukan itu terhitung pada 2021 ini sudah empat kali dilakukan pemalangan pada instansi yang dipimpin Abdullah Rumain itu.

Atas aksi itu, dia menegaskan aksi ini menjadi peristiwa paling buruk diantara semua persoalan sosial yang menimpa pemerintahan Bupati Abdul Mukti Keliobas dan Wakil Bupati Idris Rumalutur.

"Ini adalah fenomena paling buruk di antara semua fenomena sosial yang terjadi selama masa kepemimpinan Bupati Abdul Mukti Keliobas" akuinya

Sebagai warga SBT, dia berharap pasca pembakaran Pos Jaga dan pemalangan Kantor Satpol PP yang berturut-turut itu, ada itikad baik dari pemerintah daerah untuk meninjau sekaligus menyelesaikan tunggakan 280 honorer Satpol PP di Kabupaten penghasil minyak bumi itu.

"Mudah-mudahan di akhir Ramadhan ini ada secuil kasih dan harapan dari bupati dan wakil bupati SBT sebagai percikan embun untuk kembali memberikan semangat kepada personil penegak Perda di Kabupaten SBT" pungkasnya (*)

 

Pewarta : Azis Zubaid

Editor : Redaksi