BERITABETA.COM, Bula — Masyarakat di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) sering dilanda musibah, namun sejauh ini Pemerintah Daerah (Pemda) setempat dinilai tidak peka.

Sebagai upaya mengantisipasi kejadian-kejadian tersebut di waktu mendatang, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) SBT diminta untuk mengantisipasi anggaran belanja soal bencana.

Hal itu diungkapkan Ketua Fraksi PDI-Perjuangan DPRD SBT, Abdul Azis Yanlua dalam rapat paripurna Penyampaian nota pengantar bupati terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2021 yang berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD SBT, Kamis (30/9/2021).

Yanlua mengungkapkan, selama ini Pemerintah Daerah (Pemda) SBT belum sepenuhnya mengantisipasi belanja soal bencana alam. Padahal di daerah-daerah lain, saat bencana terjadi langsung direspon secara cepat.

"Kemarin ketika terjadi bencana di Siwalat yang butuh respon cepat Pemda, saya bilang ke Kadis Sosial. Kalau kepala dinas sosial di daerah lain, bencana hari ini tiba, kepala dinas sosial dan kepala dinas bencana sudah stay di lapangan" bebernya.

Anggota Komisi A DPRD SBT itu membeberkan, dalam dokumen realisasi anggaran yang ditandatangani Bupati SBT Abdul Mukti Keliobas ada anggaran bencana sekitar 8.40 juta lebih.

Apesnya kata dia, pengakuan Kepala Dinas Sosial SBT M. Safri Rumain tidak ada anggaran yang tersedia. Untuk itu dia meminta kepada pimpinan DPRD agar pembahasan APBD Perubahan harus diseriusi dan diproteksi seluruh belanja.

"Kalau tidak ada belanja bencana, di APBD Perubahan ini kita ikhtiarkan. Kasian rakyat kita, ada yang kebakaran sampai meninggal. Saya bersyukur dan berterimakasih karena Polres ini sangat terdepan untuk melihat bencana, beberapa kebakaran Polres yang memimpin kita semua. Padahal ini kerja-kerja Pemda dalam melaksanakan tugas seperti begitu" jelasnya.

Sementara itu Anggota Komisi C DPRD SBT Abdul Gafar Wara-Wara menyentil soal kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) SBT dalam menangani bencana alam yang terjadi.

Dia mengungkapkan, di daerah kepulauan semisal Pulau Gorom, Kesuy, Watubela dan Teor sering terjadi setiap tahun, namun tidak ada respon serius dari Pemda SBT lewat dinas terkait.

"Proposal dari masyarakat usulkan setiap hari, setiap bulan bahkan setiap tahun. Tapi nyatanya tidak ada respon balik ke masyarakat di daerah-daerah kepulauan, ini bentuk dari ketidakseriusan dinas terkait dalam mendukung dan membantu menyukseskan visi-misi bupati dan wakil bupati" ungkapnya (*)

Pewarta : Azis Zubaedi