BERITABETA.COM, Jakarta – Perusahaan raksasa minyak dan gas bumi (migas) asal Belanda Shell dinilai tidak bertanggung jawab.

Keputusan mundur dari pengelolaan Blok Migas Masela hingga kini tidak direalisasikan. Pasalnya, pelepasan hak partisipasi atau participating interest (PI) Shell sebesar 35% di proyek jumbo itu tak ada kejelasan.

Sikap Shell ini memicu amarah Pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif. Arifin mengatakan Shell tidak bertanggung jawab.

Sikap Shell ini membuat pengembangan Blok Masela ikut berlarut dan  negara juga turut dirugikan. Menteri Arifin berjanji bakal mengevaluasi kembali rencana pengembangan atau Plan of Development (PoD) Blok Masela.

"Sekarang ini juga yang merasa dirugikan juga Indonesia. Inpex sudah ada kesungguhannya, tapi gak tahu Shell ini sudah mundur gak bertanggung jawab, tulis itu," tegas Arifin saat ditemui di Gedung Kementerian ESDM, dikutip dari CNBCIndonesia.com, Jumat (26/5/2023).

Arifin menegaskan, Blok Masela bisa saja kembali lagi ke negara apabila Inpex selaku operator dan mitranya yakni Shell tidak melakukan kegiatan sama sekali hingga 2024. Hal tersebut tertuang dalam rencana pengembangan atau Plan of Development (PoD) yang disepakati antara pemerintah dan operator pada 2019 lalu.

Sebelumnya, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mengungkapkan PoD Blok Masela bakal dievaluasi. Hal tersebut menyusul alotnya negosiasi pengalihan hak partisipasi atau participating interest (PI) Shell sebesar 35% di Blok Masela ke PT Pertamina (Persero).

Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengatakan jika rencana pengembangan proyek Blok Masela tidak kunjung segera dilaksanakan, maka pihaknya akan melakukan evaluasi. Mengingat, proses pelepasan PI oleh Shell ini membuat rencana pengembangan Blok Masela oleh Inpex selaku operator menjadi berlarut-larut.