BERITABETA.COM, Ambon – DPRD Provinsi Maluku akhirnya merespons dengan serius kondisi rusaknya ruas jalan Saparua – Haria yang viral diberitakan sejumlah media masa pekan lalu.

Melalui Komisi III yang membidangi masalah infratruktur di daerah ini, akhirnya menggelar  rapat berssma mitra di ruang Komisi III DPRD Maluku, Rabu (20/09/2023).

Anggota Komisi III DPRD Maluku Anos Yeremias saat rapat bersama itu bahkan mengaku malu dengan melihat kondisi jalan yang berlubang di Pulau Saparua yang akhirny menuai protes warga dengan menaruh bibit kelapa di tengah jalan.

“Kita malu baru pernah ada pemerintahan model seperti ini. Bukan saya tidak suka tapi memang faktanya seperti itu. Pulau Saparua ini terletak di depan mata, untuk pemeliharaan rutin saja tidak mampu, apalagi mau pemeliharaan berkala,” kata politisi Partai Golkar Maluku ini dalam rapat tersebut.

Ia bahkan mengaku bukan saja di Saparua, Pemerintah Provinsi Maluku juga tidak dinilai becus mengurus ruas jalan yang mengalami kerusakan parah, di sejumlah kabupaten/kota di Maluku.

“Bahkan terlihat Pemprov Maluku cuek menyikapi persoalan ruas jalan milik provinsi yang rusak parah, kendati sudah mengetahui secara pasti,” tandasnya lagi.

Pernyataan Yeremias tersebut menyikapi keluhan Raja Negeri Haria, Niko Sahuleka soal rusaknya sejumlah ruas jalan sehingga masyarakat menanam pisang, kelapa dan lainnya pada ruas jalan itu.

Ketua Fraksi Partai Golkar ini berharap, persoalan kerusakan di setiap ruas jalan tidak terulang lagi. Ia meminta Dinas PUPR Maluku harus lebih responsif terhadap keluhan masyarakat.

 

Kondisi ruas jalan yang rusak di Saparua

“Saya harap kalau boleh kedepan, tidak terulang lagi dan sebagai PUPR harus bisa lebih serius untuk melihat segala kerusakan ruas jalan, sehingga tidak ada lagi keluhan masyarakat terhadap akses jalan,” harapnya.

Faktanya, kata Yermias,  terdapat sejumlah ruas jalan yang menjadi kewenangan Provinsi Maluku, kondisinya sangat memperhatinkan sehingga perlu peran serius Pemprov Maluku menindaklanjuti kondisi kerusakan yang terjadi saat ini.

“Dinas PUPR Maluku juga terkesan tidak serius dalam memperhatikan kondisi ruas jalan yang menjadi tanggungjawab mereka, padahal mestinya PUPR mengetahui ruas-ruas jalan mana saja yang mengalami kerusakan,” cecer dia.

Rapat yang dipimpin Ketua Komisi III DPRD Maluku, Richard Rahakbauw ini mendapat resnpons positif dari warga dan tokoh masyakat asal Saparua.

Mantan Anggota DPRD Maluku, Darul Kutni Tuhepaly bahkan ikut berkomentar soal adanya kerusakan infrastruktur vital bagi warga di pulau itu.

Kutni menilai persoalan kerusakan jalan yang terjadi saat ini harusnya tidak harus menjadi buah bibir masyarakat atau publik luas.

“Ini persoalan citra pemerintah. Jika masyarakat sudah menganggap pemerintahan ini tidak peduli, maka itu menjadi preseden buruk. Harusnya dinas terkait punya data terkait kerusakan-kerusakan infratruktur pendukung ekonomi masyarakat di daerah ini. Ini penting sehingga tidak menjadi buah bibir seakan masyarakat sudah kecewa dengan keberadaan pemerintah daerah,” tandasnya secara terpisah kepada beritabeta.com.

Apalagi, tambah dia, secara geografis Pulau Saparua itu tidak jauh dari pusat pemerintahan di daerah ini. Sehingga bila ada warga yang melakukan protes seperti ini, artinya masyarakat merasa tidak ada lagi ruang lain selain aksi yang dilakukan.

“Selaku anak daerah kita berharap kondisi kerusakan jalan yang terjadi di Saparua dan sejumlah wilayah lainnya dapat menjadi atensi pemerintah daerah dan DPRD Maluku. Ini penting untuk menunjang mobilitas dan peningkatan ekonomi masyarakat di wilayah pulau-pulau yang ada di Maluku,” tandasnya (*)

Editor : Redaksi