BERITABETA.COM, Bula — Komisi A DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Provinsi Maluku melakukan studi banding di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang, Provinsi Banten pada Rabu (02/08/2023).

Ketua Komisi A DPRD Kabupaten SBT M. Umar Gasam kepada beritabeta.com melalui sambungan teleponnya mengungkapkan, dari studi banding yang bertujuan untuk mempelajari dan mengambil kelebihan yang ada di Pemkab Tangerang ini, diperoleh banyak yang bisa diterapkan terkait tata kelola pemerintahan dan perencanaan pembangunan oleh di Pemkab SBT.

"Yang baik-baik itu kita ambil untuk kemudian kita adopsi lalu kita terapkan di Pemkab SBT," ungkap M. Umar Gasam.

Gasam menerangkan, secara kondisional, Pemkab SBT tidak bisa mengikuti semua yang sudah diterapkan di Pemkab Tangerang, karena usia Kabupaten Tangerang dan Kabupaten SBT relatif jauh.

Menurutnya, ada kelebihan atau keunggulan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam mengintegrasi pemerintahan di Tangerang, baik pada sektor manajemen pemerintahan, tata kelola pemerintahan dan konsulidasi perencanaan pembangunan daerah.

"Semua itu yang kemudian kita ambil yang baiknya untuk mudah-mudahkan kita bisa sampaikan rekomendasi kepada Pemda SBT, sehingga dalam rangka perbaikan pengelolaan pemerintahan di Pemkab SBT pada waktu-waktu mendatang bisa diperbaiki," tandasnya.

Politisi Partai Gerindra ini menceritakan, dalam studi banding yang diikuti Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) SBT Kasman Kelimagun dan salah satu staf Bagian Hukum Setda SBT itu ada juga pembaharuan pemekiran yang didapatkan dalam sesi diskusi dengan Asisten I Bidang Korkesra Setda Tangerang bersama sejumlah pimpinan OPD di Kantor Bupati Tangerang.

Dia menyebut, salah satunya yakni bagaimana Pemda mengkonsulidasi seluruh sektor-sektor perencanaan pembangunan agar terintegrasi dalam satu komando, sehingga badan-badan hukum atau pihak swasta yang mau berinvestasi di daerah harus mengikuti apa yang menjadi program daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

"Oleh karena itu, seluruh orang atau badan hukum dan pihak-pihak swasta yang ingin berinvestasi di daerah harus menyesuaikan dengan apa yang menjadi ketetapan atau konsensus kita yakni RPJMD," ucapnya.

Sekretaris Fraksi Partai Gerindra ini juga menyentil optimalisasi dari fungsi-fungsi Inspektorat daerah sangat penting dalam menjalin hubungan kerjasama dengan aparat penegak hukum.

Menurutnya, Inspektorat harus menjadi garda terdepan dalam melakukan pengawasan seluruh rangkaian pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan.

"Ini juga menjadi poin penting supaya nanti kami tanyakan, Inspektorat di SBT ini apa saja kerjanya. Jangan hanya monoton melakukan pemeriksaan tanpa membangun hubungan baik dengan seluruh mitra vertikal seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan lain-lain. Itu kan fungsi dia," cetusnya.

Ia mengaku, hasil dari studi banding Komisi A ini akan ditindaklanjuti dengan menggelar rapat kerja bersama mitra komisi untuk disampaikan.

"Insya Allah saya dan rekan-rekan sampai di Bula langsung kami agendakan untuk mengundang Pemda SBT, khusus mitra komisi A," akuinya.

Anggota DPRD dua periode ini berujar, dia sangat menyayangkan sikap dua anggota komisi yang tidak ikut hadir dalam agenda studi banding di Kantor Bupati Kabupaten Tangerang.

Padahal tambah dua, kedua rekannya itu (Fathul Kwairumaratu dan Munawir Kubal) sudah berada di Kota Tangerang bersama-sama, namun lebih awal pulang, sehingga dia berharap kepada pimpinan DPRD agar hal ini menjadi pelajaran bahwa dalam menjalankan tugas-tugas daerah harus konsisten.

"Saya menyayangkan dari kunjungan ini ada dua anggota DPRD yang sudah ada di Tangerang tapi memilih pulang sebelum kegiatan dimulai yakni Fathul Kwairumaratu dan Munawir Kubal. Saya berharap kepada pimpinan DPRD agar ini harus menjadi pelajaran," pungkasnya. (*)

Pewarta : Azis Zubaedi