Kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Provinsi Maluku, DK akhirnya ditanggapi Komisi IV DPRD Maluku.
DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur [SBT] kembali menyoroti sejumlah Organisasi Perangkat Daerah [OPD] di lingkup Pemerintah Kabupaten [Pemkab] SBT yang masih dipimpin oleh Pelaksana Tugas [Plt].
Pemerintah Provinsi Maluku melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) melaunching Jaringan Intra Pemerintah Daerah (JIPD) menuju Digitalisasi Satu Data Indonesia (Gita Ina Ama).
Aparat Pengawas Intern Pemerintah [APIP] di seluruh kabupaten/kota dan provinsi di Indonesia didorong untuk mengutamakan upaya pencegahan pelanggaran.
kondisi birokrasi saat ini tampak pincang dan lemah. Bahkan, dari tahun ke tahun kabupaten SBT terlihat lemah terkait penyerapan anggaran, akibat lambatnya kinerja para pimpinan OPD maupun Kepala Bagian, Kepala Bidang serta Kepala Seksi.
Seluruh Kepala Kejaksaan Negeri se-Maluku menjadi role model bagi jajarannya masing-masing untuk mewujudkan ZI WBK WBBM.
Rencana perombakan birokrasi ini lebih kepada penyegaran organisasi pemerintahan. Selain itu pula dilatarbelakangi belum adanya progres berarti terkait suksesnya visi-misi Bupati-Wakil Bupati. Padahal tahun 2021 ini telah memasuki tahun ke-empat masa lima tahun kepemimpinan kepala dan wakil kepala daerah saat ini.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Maluku yang didampingi Sekretaris Daerah Maluku Kasrul Selang dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Jasmono mengatakan, penataan birokrasi akan terus dilakukan untuk mendapatkan struktur birokrasi pemerintah yang ideal.
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) secara resmi mulai memberlakukan penyederhanaan birokrasi. Keputusan ini diambil sebagai komitmen pemerintah untuk menjalankan reformasi birokrasi. Salah satunya melalui mekanisme deeselonisasi.
Dana Desa yang sangat besar itu, jika tidak di kelola dengan baik maka akan berdampak buruk bagi proses pembangunan dan kemajuan infrastruktur plus SDM di masa mendatang