BERITABETA.COM, Bula — DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur [SBT] kembali menyoroti sejumlah Organisasi Perangkat Daerah [OPD] di lingkup Pemerintah Kabupaten [Pemkab] SBT yang masih dipimpin oleh Pelaksana Tugas [Plt].

Ketua Komisi A DPRD Kabupaten SBT M. Umar Gasam dalam rapat paripurna pidato penyampaian Laporan Pengantar Pertanggungjawaban Bupati SBT tahun 2022 yang digelar di ruang paripurna DPRD SBT, Kamis (04/05/2023).

Gasam mengungkapkan, hampir 70 sampai 80 persen OPD di kabupaten bertajuk 'Ita Wotu Nusa' itu dipimpin oleh PLT.

"Pimpinan OPD pada lingkup Pemda SBT ini hampir 70 persen dipimpin oleh PLT semua. Apa ini yang kita waruskan kepada generasi berikut sepeninggalan kita?," ungkap M. Umar Gasam mempertanyakan sikap bupati.

Dalam rapat paripurna yang dihadiri Bupati dan Wakil Bupati SBT [Abdul Mukti Keliobas - Idris Rumalutur] itu, dia mendesak Sekretaris Daerah [Sekda] SBT Jafar Kwairumaratu untuk menyampaikan kepada bupati terkait hasil asesmen yang sudah dilakukan beberapa waktu lalu.

Politisi Partai Gerakan Indonesia Raya [Gerindra] ini membeberkan, banyak Aparatur Sipil Negara [ASN] yang muda-muda dan energik ingin bekerja lebih maksimal, namun terhalang oleh birokrat senior yang sudah tidak produktif.

"Segera pak [Sekda] sampaikan ini kepada saudara bupati, kalau ada hasil asesmen kemarin sudah ada, segera diumumkan," desaknya.

Ia juga ikut menyentil pidato pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban [LKPJ] Bupati SBT tahun 2022 yang dibacakan Wakil Bupati SBT Idris Rumalutur tentang sektor pelayanan publik.

Menurutnya, pelayanan publik itu embrionya adalah bagimana Pemda memaksimalkan potensi OPD maupun infrastruktur yang ada pada lingkup Pemkab SBT itu sendiri.

"Tadi saudara wakil bupati membaca dari sektor pelayanan publik, saya kira pelayanan umum itu embrionya adalah bagaimana kita memaksimalkan potensi OPD maupun infrastruktur yang ada pada lingkup Pemda," pungkasnya. (*)

Pewarta : Azis Zubaedi