BERITABETA.COM, Bula - Desakan Rusdi Rumata, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI, Kabupaten Seram Bagian Timur Rusdi Rumata ini, dengan dalih kebutuhan optimalisasi pelayanan publik di Kabupaten berjuluk Ita Wotu Nusa iotu agar bisa berjalan lebih baik.

"Saya berharap Bupati bisa segera mengevaluasi para pimpinan OPD mulai Kepala Bagian, Kepala Bidang maupun Kepala Seksi di lingkup Pemkab SBT," desak Rusdi Rumata kepada beritabeta.com di Bula, Ibukota Kabupaten SBT, Sabtu (20/03/2021).

Ia menilai langkah Bupati - Wakil Bupati SBT mengutus Kepala Badan Kepegawaian Daerah atau BKD Kabupaten SBT untuk berkonsultasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) sangat tepat dalam menjawab program 100 hari kerja, Mukti - Idris.

Menurut Rusdi, kondisi birokrasi saat ini tampak pincang dan lemah. Bahkan, dari tahun ke tahun kabupaten SBT terlihat lemah terkait penyerapan anggaran, akibat lambatnya kinerja para pimpinan OPD maupun Kepala Bagian, Kepala Bidang serta Kepala Seksi.

Rusdi mengungkapkan, beberapa tahun terakhir kabupaten SBT sering mengembalikan anggaran ke kas negara hingga puluhan bahkan ratusan miliar rupiah.

"Setiap tahun kita punya masalah yang sama, sehingga bisa dikatakan mereka (Pimpinan OPD), tidak memilki progres dan tidak inovatif. Hal ini sangat  berimplikasi buruk terhadap penyerapan anggaran," tegasnya.

Belum lagi, lanjut dia, setiap tahun regulasi terus berubah. Dengan demikian, menurut dia, Pemkab SBT saat ini membutuhkan orang-orang (ASN) yang loyal, produktif serta profesional dalam mengemban jabatan di masing-masing OPD.

Rusdi pun menilai, inspeksi mendadak atau sidak yang dilakukan Bupati dan Wakil Bupati SBT pada seluruh OPD lingkup Pemkab SBT merupakan Tindakan tepat agar bisa mudah melakukan evaluasi terhadap para pimpinan OPD.

“Hasil evaluasi itu harus ada sanksi tegas yang diberikan Bupati dan Wakil Bupati SBT terhadap oknum ASN yang tidak disiplin dalam menjalankan tugasnya sebagai abdi negara,” tandasnya. (BB-AZ)