kondisi birokrasi saat ini tampak pincang dan lemah. Bahkan, dari tahun ke tahun kabupaten SBT terlihat lemah terkait penyerapan anggaran, akibat lambatnya kinerja para pimpinan OPD maupun Kepala Bagian, Kepala Bidang serta Kepala Seksi.
kinerja pemerintah desa baik dalam bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan maupun pemberdayaan masyarakat akan dianggap sebagai cerminan kinerja pemerintah secara keseluruhan
program pendataan keluarga ini dilakukan DPPKB Kota Ambon, berdasarkan instruksi atau perintah kepala BKKN pusat, dan surat edaran Gubernur Maluku dan Wali Kota Ambon Nomor 471/02/SE/2021 tentang pelaksanaan pendataan keluarga 2021.
ada ketimpangan dan nepotisme pada Dinas PU SBT. Pasalnya ada pegawai yang tidak berkantor berbulan-bulan bahkan tahun tiba-tiba masuk kator langsung pengusulan golongan.
dalam sidak ini para ASN sudah lebih awal berada di ruangan kantor masing-masing (tidak bolos). Diduga informasi (sidak) sudah lebih awal ‘bocor’ ke telinga para ASN.
Dengan pengelolaan pengaduan yang baik, selain mampu meningkatkan kepercayaan publik dan kualitas kebijakan, juga diharapkan dapat menggugah partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan kebijakan.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) memberikan dukungan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon dalam peningkatkan pelayanan publik.
Aplikasi ini menjadi solusi untuk memaksimalkan pelayanan publik terkait administrasi yang selama ini dikeluhkan warga, karena proses pengurusannya yang dilakukan secara manual.