Yusharto Huntoyungo, Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri
Yusharto Huntoyungo, Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri

BERITABETA.COM, Jakarta – Keberadaan desa merupakan unit pemerintahan terkecil dan terdepan dalam susunan unit pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena itu, desa dapat disebut sebagai etalase atau garis depan pemerintahan dimana posisinya kian strategis dengan pelayanan terhadap masyarakat.

“Desa sering dijuluki sebagai etalase ataupun garis depan pemerintahan. Hal ini bisa kita maklumi karena kenyataannya, desa dalam perannya sebagai penyedia jasa layanan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat selaku penerima manfaat atas layanan pemerintah tersebut,” kata Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kemendagri, Yusharto Huntoyungo, saat launching Aplikasi Pengelolaan Aset Desa atau SIPADES Versi 2.0 Online, Senin (15/03/2021).

Dikatakannya, dalam proses interaksi ini masyarakat akan dapat merasakan serta menilai kualitas layanan yang diberikan oleh pemerintah desa secara langsung, sehingga kinerja pemerintah desa tersebut akan mudah dan cepat membentuk citra pemerintah di mata masyarakat.

“Dengan kata lain, kinerja pemerintah desa baik dalam bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan maupun pemberdayaan masyarakat akan dianggap sebagai cerminan kinerja pemerintah secara keseluruhan,” tutur dia.

Dengan memahami posisi desa yang begitu strategis, kata Yusharto, pemerintah terus berupaya memberikan perhatian yang sangat besar untuk meningkatkan kapasitas pemerintah desa dalam mengemban tugas untuk melayani kepentingan masyarakat maupun tugas-tugas pemerintahan.

“Bukti nyata komitmen pemerintah terhadap desa telah kita pahami bersama adalah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,” ujarnya.