Partai Gelora Optimis Kunci 1 Seat di Dapil Kota Ambon ke DPRD Maluku
Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Provinsi Maluku menyampaikan optimismenya akan mampu meraih satu kursi di daerah pemilihan (Dapil) kota Ambon ke DPRD Provinsi Maluku.
Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Provinsi Maluku menyampaikan optimismenya akan mampu meraih satu kursi di daerah pemilihan (Dapil) kota Ambon ke DPRD Provinsi Maluku.
Jelang Pemilihan umum [Pemilu] 2024, Komisi Pemilihan Umum [KPU] Provinsi Maluku menggelar uji publik untuk mendegar masukan dan saran terhadap alokasi kursi DPRD Provinsi Maluku dan penataan daerah pemilihan [Dapil] di Provinsi Maluku.
Ketua Komisi Pemilihan Umum [KPU] Provinsi Maluku Syamsul Rivan Kubangun menyampaikan kuota kursi atau jumlah kursi Legisltaif di Pemilu 2024 mendatang jumlahnya masih tetap sama dengan Pemilu sebelumnya. Jumlah ini, baik untuk DPR, DPD, DPRD provinsi, maupun DPRD kabupaten/kota.
Dewan Pers menginisiasi rapat koordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).
Komisi Pemilihan Umum [KPU] RI secara resmi telah menetapkan 17 partai politik (parpol) menjadi peserta Pemilu 2024, selain enam partai lokal di Aceh.
Koordinator Devisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa [PPPS] Bawaslu Kabupaten SBT Rosna Sehwaky dalam arahannya mengatakan, kegiatan ini bukan hanya bersifat serimonial semata.
Pemerintah Kabupaten [Pemkab] Maluku Tengah [Malteng] memberikan support dan dukungan kepada Komisi Pemilihan Umum [KPU] Kabupaten Malteng dalam memproses penetapan daerah pemilihan [Dapil] dan alokasi kursi di lembaga legislatif untuk Pemilu 2024.
Pemerintah Kabupaten [Pemkab] Buru menolak wacana usulan pemecahan daerah pemilihan (Dapil) dari semula hanya tiga menjadi lima.
Nama Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir disebut sebagai salah satu figur potensial calon wakil presiden atau cawapres 2024.
Hoaks politik semakin meningkat jelang Pemilu 2024. Temuan Masyarakat Antifitnah Indonesia [Mafindo] sejak Januari hingga September 2022 (1.290 hoaks), hoaks politik paling banyak ditemukan yaitu sebanyak 29,2%.