Jumlah Pensiunan PNS Terus Bertambah, Sri Mulyani Beber Dampaknya
Pemerintah kini terus mengkaji skema pensiunan pegawai negeri sipil [PNS] untuk disesuaikan dengan kondisi keuangan negara di masa mendatang.
Pemerintah kini terus mengkaji skema pensiunan pegawai negeri sipil [PNS] untuk disesuaikan dengan kondisi keuangan negara di masa mendatang.
Tujuan pemerintah mengeluarkan kebijakan subsidi Bahan Bakar Minyak [BBM] untuk mengurangi beban dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dinilai bukan lagi menjadi kebijakan yang paling efektif untuk memenuhi tujuan tersebut.
emerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperpanjang masa penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Dana Desa (DD) dari waktu tiga bulan menjadi enam bulan di tengah pandemi virus corona. Dana BLT yang diterima pun naik dari Rp1,8 juta menjadi Rp2,7 juta per Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Dari 65 kabupaten di Indonesia, terdapat empat kabupaten di Maluku yang belum melaporkan penyesuain laporan APBD 2020 dimaksud. Empat kabupaten itu, masing-masing Kabupaten Buru, Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Kabupaten Kepulauan Aru.
THR itu hanya diterima oleh PNS eselon III ke bawah dan melakukan pemotongan, sehingga jumlahnya berkurang dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara untuk eselon III ke atas, termasuk pejabat daerah, pejabat negara, presiden, menteri, DPR RI, hingga DPD, dipastikan tak akan mendapat THR.
Menteri Keuangan Sri Mulyani memberi kabar gembira kepada Pengawai Negeri Sipil (PNS), TNI dan Polri tentang kepastian pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2020
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akhirnya memastikan anggaran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) seperti PNS, TNI, dan Kepolisian sudah aman dan tersedia di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku diminta Presiden Jokowi untuk mengkaji kembali pembayaran THR dan gaji ke-13. Kajian dilakukan mengingat tekanan belanja pemerintah di tengah turunnya penerimaan negara.
Sri Mulyani mengatakan pihaknya akan mengecek transfer ke kabupaten dan kota serta provinsi baik yang berbentuk dana alokasi umum (DAU) hingga dana alokasi khusus (DAK).