BERITABETA.COM, Bula — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seram Bagian Timur (SBT)  terpaksa harus bekerja ekstra untuk menyukseskan kegiatan gladi resik Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) yang akan diikuti ratusan siswa/siswi Sekolah Dasar [SD].

Penyebabnya, tak ada jaringan internet di 15 kecamatan untuk menopang kegiatan gladi ANBK yang akan berlangsung pada  Senin, 25 Oktober 2021 besok.

Mengatasi hal ini, Pemkab SBT terpaksa melakukan memobilisai ratusan pelajar itu ke titik-titik yang tersedia jaringan 4G [Telkomsel].  

Wartawan beritabeta.com dari Bula melaporkan, sejumlah kepala sekolah dan guru-guru telah melakukan mobilisasi siswa-siswi ini ke sejumlah tempat yang terjangkau jaringan internet.

Sejumlah guru dan siswa bahkan menyebrangi sungai. Sementara pada daerah kepulauan juga dilakukan mobilisasi dengan menggunakan longboat.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga [Dikbudpora] Kabupaten SBT Sidik Rumalowak kepada beritabeta.com di Bula, Minggu (24/10/2021) menjelaskan, mobilisasi siswa-siswi itu dilakukan sebagai salah satu langkah yang dilakukan di satuan pendidikan.

Menurutnya, jika siswa-siswi tersebut tidak disebrangi ke titik-titik jaringan 4G atau terjangkau internet untuk mengikuti ANBK, akan berdampak pada penilaian evaluasi pelayanan dan peningkatan mutu pendidikan SBT yang tidak baik.

"Langkah yang kami lakukan adalah menggeser siswa-siswi ke titik jaringan agar benar-benar pelaksanaan standar pendidikan kita di SBT bisa terjawab," kata Sidik Rumalowak.

Sejumlah siswa/siswi dimobilasi untuk ikut gladi di wialyah terjangkau internet dengan perahu

Sidik mengungkapkan, kondisi geografis dan kendala jaringan internet tidak membuat pihak Dikbudpora SBT berdiam diri dan mengalah. Namun upaya tersebut sebagai bentuk menjawab tuntutan dan perkembangan pendidikan di daerah itu.

Sidik mengaku, kondisi tersebut sekaligus menjadi masukan untuk Pemerintah Pusat bahwa pelaksanaan ANKB bisa dilakukan namun harus didorong dengan ketersedian fasilitasi infrastruktur ANKB secara nasional.

"Ini adalah kebijakan nasional, titik-titik jaringan tidak mungkin Pemda punya kewenangan yang begitu jauh, tapi ini kewenangan Pemerintah Pusat," ungkapnya.

Sidik yang juga sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil [Disdukcapil] SBT itu mengapresiasi upaya dan langkah kepala sekolah bersama guru-guru pada satuan pendidikan SD di lima belas kecamatan yang ada di SBT.

Dikatakan, berbagai kendala yang dihadapi di lapangan menjadi sebuah tantangan, namun pihaknya merasa bangga dengan upaya dan dedikasi untuk menyukseskan agenda ANBK di kabupaten bertajuk 'Ita Wotu Nusa' itu.

"Saya minta besok ini semua konsentrasi serius dan harus melaporkan menyangkut dengan kendala-kendala maupun pelaksanaan ANBK di setiap titik-titik pelaksanaan," pungkasnya (*)

 

Pewarta : Azis Zubaedi