BERITABETA.COM, Ambon – Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Theo Litaay mengajak dan menghimbau seluruh warga Papua agar bisa turut serta mengawal dan mendukung penegakan hokum atas kasus dugaan korupsi Gubernur Papua Lukas Enembe.

Penegakan hukum terhadap Lukas Enembe, seyogyanya dilakukan secara serius demi meningkatkan good governance di Tanah Papua.

“Penegakan hukum terhadap Lukas Enembe memang merupakan sebuah bukti dari adanya peningkatan good governance di Bumi Cendrawasih. ini adalah usaha yang ditujukan untuk meningkatkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa di Papua,” kata Theo dalam sebuah diskusi di salah satu stasiun televisi.

Seperti diketahui, sebelunya terdapat dugaan bahwa Lukas Enembe sempat melakukan transaksi hingga mencapai Rp 560 miliar di Kasino yang berada di luar negeri.  

Menurut Theo, ini merupakan sebuah tindakan yang mencoreng rasa keadilan warga Papua.

"Ini satu yang sangat mengguncang rasa keadilan, kalau kita melihat situasi Papua yang masih berada dalam jenjang salah satu provinsi termiskin di Indonesia," jelasnya.

Theo juga dengan tegas berharap agar KPK bisa benar-benar melakukan penyidikan secara mendalam terhadap kasus ini. Pasalnya, sudah ada sebanyak dua panggilan yang dikeluarkan oleh KPK kepada Lukas Enembe, namun dirinya ternyata sama sekali tidak memenuhi panggilan tersebut dan masih belum ada upaya jemput paksa.

Perlu diketahui, kini status yang disandang oleh Gubernur Papua, Lukas Enembe telah menjadi seorang tersangka sejak 5 September 2022 lalu, lantaran dugaan gratifikasi.

Bukan hanya itu, dugaan kasus yang menyeret namanya juga terkait dengan adanya transaksi mencurigakan mengenai pembelian jam tangan mewah seharga Rp 550 juta.

Dengan beberapa transaksi yang sudah menyentuh angka di atas Rp 500 miliar itu sangatlah berbanding terbalik dengan laporan kekayaan milik Lukas Enembe yang tercatat pada tahun 2021 lalu hanya sekitar Rp 33,78 miliar saja.

Diketahui bahwa Gubernur Papua tersebut juga merupakan kader dari Partai Demokrat, namun Wakil Ketua Umum Demokrat, Benny K Harman menegaskan bahwa partainya sangat mendukung agar pemberantasan korupsi harus ditegakkan secara adil tanpa pandang bulu.