BERITABETA.COM, Ambon - Pemerintah Provinsi [Pemprov] Maluku menyampaikan perkembangan positif terkait capaian pembangunan di masa pandemi 2021. Salah satunya tingkat kemiskinan di Provinsi Maluku yang menurun hingga tersisa 16,30 % dari angka 17,99% di tahun 2020.

Paparan ini disampaikan Pejabat Sekretaris Daerah (Sekda) Maluku Ir. Sadali Ie, M.Si, mewakili Gubunur Maluku dalam Forum Konsultasi Publik yang diselenggarakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Maluku secara hybrid meeting Selasa, 15 Februari 2022.

"Capaian pembangunan daerah Maluku di masa pandemi tahun 2021 menunjukkan prestasi yang signifikan. Antaranya  Ekonomi Maluku tumbuh positif di atas rata-rata nasional sebesar 5,33% dibanding tahun 2020 yang mengalami kontraksi sebesar 3,42%," ungkap Sadli.

Terkait kemiskinan, Sadli menegaskan, penurunan tingkat kemiskinan di Maluku  adalah yang terbesar dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia dan merupakan penurunan terbesar selama 10 tahun terakhir.

Selain itu, lanjutnya, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Maluku tahun 2021 mencapai 69,71, meningkat 0,22 poin atau 0,32 persen dibanding capaian tahun sebelumnya.

"Capaian ini juga diperoleh di tahun 2021 dan akan dipertahankan dan terus ditingkatkan di tahun 2022 maupun 2023,” papar Kadis Kehutanan Provinsi Maluku ini.

Dikatakan,  untuk  perencanaan pembangunan tahun 2023, Pemprov Maluku akan  tetap memperhatikan upaya penanganan Covid- 19 serta pemulihan sosial dan ekonomi.

"Kami juga berharap para Pimpinan OPD  agar terus melakukan sinergitas program daerah dengan program Nasional serta membangun kemitraan dengan BUMN dan swasta guna mengoptimalkan dana CSR untuk mendukung percepatan pembangunan daerah," harap dia.

Ia menambahkan, prioritas pembangunan daerah kedepan juga akan difokuskan pada optimalisasi reformasi birokrasi menuju good governance, peningkatan mutu, jangkauan dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan.

Selain itu, pengembangan ekonomi wilayah berbasis komoditas unggulan, percepatan pengentasan kemiskinan, peningkatan kapasitas pengendalian kerusakan lingkungan hidup dan ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana serta percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan konektivitas juga akan menjadi perhatian.

"Kita juga akan meningkatkan kualitas  ketahanan sosial budaya masyarakat dan daya saing pariwisata. Disamping itu juga akan dilakukan pengembangan usaha ekonomi kreatif, pengembangan partisipasi generasi muda dalam membangun daerah dan optimalisasi pengarusutamaan gender,” bebernya.

Forum Konsultasi Publik ini juga dihadiri oleh unsur DPRD, Pemerintah Pusat dan Daerah, Tokoh Agama, Lembaga Non Pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya.

Sementara  nara sumber yang dihadirkan adalah, Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku Kepala BPS Provinsi Maluku dan Kepala Bappeda Provinsi Maluku.

Forum Konsultasi Publik merupakan tahapan penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah yang bertujuan untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dengan Rancangan Tema RKPD Provinsi Maluku Tahun 2023 (*)

Editor : Redaksi