Lebih lanjut, Saadiah menekankan pentingnya validasi data petani sebagai langkah awal perbaikan tata kelola pupuk bersubsidi. Data yang akurat akan memastikan alokasi pupuk sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

“Validasi data harus dilakukan secara menyeluruh dan berkala. Pemerintah juga harus membuka ruang partisipasi aktif bagi petani untuk memastikan bahwa mereka benar-benar terdaftar sebagai penerima pupuk bersubsidi,” ungkap Saadiah.

Uluputty menegaskan bahwa Fraksi PKS berkomitmen untuk mengawal perbaikan tata kelola pupuk bersubsidi ini agar memberikan manfaat nyata bagi petani.

“Kami akan terus mendesak pemerintah untuk mempercepat implementasi digitalisasi, penyederhanaan regulasi, dan evaluasi kebijakan pupuk bersubsidi. Semua ini demi memastikan petani Indonesia sejahtera,” pungkasnya.

Ia menambahkan, perbaikan tata kelola pupuk bersubsidi, tidak hanya menjadi kebutuhan mendesak tetapi juga merupakan investasi jangka panjang dalam mendukung keberlanjutan sektor pertanian dan pencapaian ketahanan pangan nasional (*)

Editor : Redaksi