BERITABETA.COM, Ambon - Wakil Gubernur Maluku Barnabas Nathaniel Orno, mengajak para awak media (Pers) agar dapat membantu pemerintah dan PT (Perseo) Pertamina dalam mengawasi pelaksanaan Program Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga di Provinsi Maluku.

Ajakan itu disampaikan saat menghadiri acara peresmian Lembaga Penyalur BBM Satu Harga oleh anggota Komite Badan Pengatur Hilir (BPH) Minyak dan Gas Bumi (Migas) Yapit Sapta Putra, di halaman Kantor PT. Pertamina (Persero) TBBM Wayame, Ambon, Selasa,(14/12/2021).

"Apa arti subsidi dan satu harga kalua ini tidak diawasi. Pertamina, mestinya punya mata dan telinga melalui media. Sebab ini soal hajat hidup orang banyak. Saya minta Pers, dapat awasi BBM Satu Harga di tengah masyarakat,” tegas Wagub Maluku.

Ia menegaskan, kalau bisa, Pers punya komunitas tersendiri, khusus mengawasi BBM satu harga ini. Para wartawan pun bisa mengajak masyarakat melalui pemberitaan di media-nya untuk mengambil peran mengawasi penerapan BBM satu harga di daerah-nya masing-masing.

"Yang kita khawatirkan adalah implementasinya di lapangan. Jadi saya sangat berharap, kalau bisa setelah ini sudah dibuka di Ambon, ini harus benar-benar ketat (pengawasan),” pungkasnya.

Menurutnya, saat ini pemerintah dan sudah menghitung stok BBM yang disalurkan. Hitungannya sebulan baru stoknya habis.

“Ternyata seminggu, bahkan kurang dari sepekan, sudah habis. Tiga hari kemudian, BBM eceran banyak muncul di jalanan. Ini yang jadi soal,” bebernya.

Atas dasar itu, lanjutnya, Pertamina sebaiknya kembali melakukan pengawasan secara ketat. Sebab, kebijakan BBM Satu Harga yang dicanangkan pemerintah bertujuan untuk menciptakan pemerataan biaya di seluruh Indonesia.

Program ini sebagai salah satu implementasi dari Instruksi Presiden (Inpres) serta merealisasikan Peraturan Menteri ESDM Nomor 36 Tahun 2016 tentang percepatan Pemberlakuan Satu Harga Jenis BBM Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) secara nasional sejak 1 Januari 2017.

"Diujung pena pers ada bom dan berkat. Gunakan berkatnya itu sebik-baiknya. Karena tujuan pemerintah dan Pertamina melaksanakan program ini adalah untuk baik. Jadi, kita tidak hanya puas sudah di salurkan ke sekian titik. Bila diawasi dengan baik, saya kira masyarakat akan merasakan manfaat sehingga program pemerintah bisa berjalan baik," lanjut Wagub.

Dikatakan, pengawasan yang diharpakan bukan saja tanggung jawab pemerintah, Pertamina dan Pers melainkan semua pihak termasuk masyarakat dan Komite BPH Migas akan melakukan pengawasan lebih baik kedepan.

"Saya percaya sungguh, Pertamina apalagi komite akan melakukan pengawasan ini. Kalau ada berita di media, langsung ditindaklanjuti di lapangan, kalau soal minyak. Kalau masyarakat di kampung mengeluh itu betul," ujar Wagub.

Wagub menambahkan, bila BBM Satu Harga diterapkan penuh konsekuen, masyarakat akan bisa produktif. Bila tidak, masyarakat akan tetap pada pola hidup yang konsumtif. Pola hidup seperti ini akan menguras biaya. 

"Programnya banyak atas nama rakyat, datang satu harga, tapi yang lebih menikmati itu para agen-agennya. Jadi penyalur harus diseleksi Pertamina seperti tender proyek. Harus punya fasilitas. Jangan asal-asalan, tidak bisa hanya sebatas ijin saja," harapnya (*)

Pewarta : Febby Sahupala