"Terkait penebalan setiap hari di update jumlah personil untuk di laporkan kepada bapak Presiden," katanya.

Terkait proses vaksinasi massal, Imam berharap tidak dilakukan untuk kepentingan personil Polri semata, tetapi 1 juta vaksin tersebut diberikan kepada semua elemen masyarakat.

"Bersama dengan TNI untuk saling membantu vaksinasi massal tanggal 26 Juni 2021. Pelaksanakan vaksinasi akan di evaluasi setiap minggunya, dan pelaporan akan diperbaiki agar kewilayahan tidak bingung," pintanya.

Ia mengungkapkan, berdasarkan data yang masuk dari tanggal 16 sampai 21 Juni 2021, jumlah vaksinasi tertinggi dilaksanakan di Sumatera Utara, Sulawessi Selatan, Metro Jaya, Kalimantan Barat, dan Kepulauan Kepri.

Sedangkan vaksinasi terendah berada di Maluku, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, Papua Barat dan Kalimantan Timur.

"Vaksinasi tertinggi ada di Sumut, Sulsel, Metro Jaya, Kalbar dan Kepri, sedangkan yang terendah Maluku, NTT, Malut, Pabar, dan Kaltim," sebutnya.

Kepada para Wakapolda se jajaran, Imam meminta untuk diperhatikan, sehingga target vaksinasi 1 juta orang dapat tercapai.

"Tolong agar para Waka Polda untuk menjadi perhatian agar target vaksinasi 1 juta dapat tercapai. Akan dilakukan Anev harian, mudah-mudahan pelaksanaan vaksinasi mengalami peningkatan, dan angka dari 34 provinsi akan digabungkan menjadi 1 juta," tandasnya.

Sementara itu, Kementerian Kesehatan berharap agar Polri dapat membantu di semua provinsi. Sehingga pelaksanaan vaksinasi massal dapat berjalan secara baik.

"Bagi rekan-rekan yang di Polda dapat berkoordinasi langsung dengan Dinkes provinsi setempat. Kalau vaksin tidak cukup dapat berkordinasi dengan dinkes," kata Rima, perwakilan Kemenkes RI.

Rima mengaku, vaksin awal yang telah dikirimkan ke jajaran Polda memiliki masa expired hingga bulan Agustus 2021 mendatang (BB-YP)