BERITABETA.COM, Langgur– Guna mengantisipasi kerawanan pangan di masa mewabahnya Covid-19, TNI melalui Kodim 1503 Tual bersinergitas dengan Polres Maluku Tenggara, menggelar penanaman dan bakti sosial (Baksos). Kegiatan ini berlangsung, di Kebun Manunggal Ohoi Debut, Kecamatan Manyew, Kamis (9/7/2020).

Dandim 1503 Tual, Letkol Inf Mario Christian Noya mengatakan, dalam Kondisi Pademi Covid-19, pihaknya bersama Polri kemudian bersinergitas dan hadir di tengah-tengah masyarakat untuk membantu mereka dengan cara bercocok tanam.

“Hal ini juga, kami lakukan untuk mengatasi kerawanan pangan di wilayah Maluku Tenggara,” katanya singkat.

Senada, Bupati Maluku Tenggara, M. Thaher Hanubun dalam arahannya mengatakan, kondisi saat ini mewajibkan seluruh stakeholder hadir ke tengah-tengah masyarakat guna memberikan contoh terbaik.

“Kita harus bersatu padu, gotong royong agar mengolah tanah di wilayah Maluku Tenggara ini,” ujar Hanubun.

Artinya, kata dia, tanah-tanah yang masih kosong harus dimanfaatkan supaya bisa menunjang dan mengurangi ekonomi masyarakat di masa Covid-19. Ihwal ini juga dimaksud, untuk mengantisipasi wabah yang hingga kini masih saja mengancam.

Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Felix Bobonu Tethol menyebut, program penanaman yang dilakukan menggunakan tanaman unggulan, seperti jagung, ubi kayu dan ubi jalar.

“Yang saat ini kita tanam adalah tanaman unggulan. Untuk teknis penanaman dan panen, jagung panenya saat usia tua. Sementara  ubi kayu harus diberi jarak karena sudah memasuki musim kemarau. Untuk penanaman ubi jalar, posisinya lurus ke dalam tanah agar menghasilkan buah yang banyak,” detilnya.

Dia merincihkan, panjang bedeng yang ditanam sekitar 30 meter. Jumlah bedeng sebanyak 20 buah. Sedangkan untuk jenis tanaman yakni ubi kayu, jagung dan ubi jalar.

Turut hadir dalam program penanaman dan bakti sosial ini diantaranya, Bupati Maluku Tenggara, Dandim 1503, Ketua Persit Kartika Candra Kirana Cabang XXVI, Kapolres Maluku Tenggara, Ketua Pengurus Bayangkari Polres Malra, Kepala Dinas  Ketahanan Pangan dan Pertanian, dan sejumlah SKPD serta stakeholder lainnya. (BB-OS)