Dengan BPNT para KPM bisa mendapatkan beras dan atau telur yang nilainya setara maksimal Rp. 110.000,-. Saat pandemi, bantuan sosial juga makin banyak digelontorkan pemerintah untuk menjaga masyarakatnya agar tidak semakin terperosok pada jurang kemiskinan.

Sumbernya pun jelas dari revisi APBN yang ada pada Kementerian/Lembaga. Outputnya pun juga jelas, ada BST Covid-19, ada subsidi listrik, sampai pelonggaran angsuran kredit.

Namun, yang jadi permasalahan adalah penduduk miskin di Indonesia per Maret 2021 sejumlah 27,54 juta jiwa, tentu saja jumlah tersebut sangat besar. Masih banyak ditemukan di lapangan bahwa bantuan sosial masih salah sasaran, orang yang tidak berhak menerima bantuan masih mendapatkan bantuan, karena menerima kartu tersebut.

Indonesia sebagai negara yang berdaulat memang harus melindungi hak para warga negaranya terutama penduduk miskin.

Bantuan Sosial dari pemerintah tidak mungkin bisa diharapkan terus menerus oleh masyarakat. Pemerintah harus memberikan bantuan lain berupa beasiswa untuk para siswa yang masuk dalam keluarga miskin.

Dengan begitu, anak-anak yang berasal dari keluarga miskin bisa melanjutkan pendidikannya. Sehingga, dalam jangka panjang anak tersebut bisa mengangkat keluarganya dari kemiskinan karena telah mendapatkan pendidikan dan pekerjaan yang layak. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa kemiskinan selalu dekat dengan putus sekolah dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mencatat, pada tahun ajaran 2020/2021 terdapat 2.790 siswa Sekolah Dasar (SD) yang putus sekolah.

Pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 976 siswa putus sekolah. Untuk jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) jumlah siswa putus sekolah sebanyak 54 siswa. Sedangkan untuk pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebanyak 25.342 putus sekolah pada tahun ajaran 2020/2021.

Oleh karena itu bantuan sosial harusnya terus ditambah fokusnya ke pendidikan siswa miskin. Dimasa pandemi Covid-19 ini, sekolah dari rumah pasti menjadi pilihan utama para anak-anak untuk tetap mendapatkan pendidikan.

Hal ini harusnya menjadi solusi juga bagi anak-anak miskin yang selama ini tidak bisa sekolah alias putus sekolah karena orang tuanya tidak mampu membayar uang sekolah.

Pemerintah cukup menyediakan bantuan pulsa dan alat komunikasi bagi para siswa miskin tersebut. Dengan begitu, semua anak bisa mengakses pendidikan tanpa terkecuali.

Dengan begitu, akan ada lawan sebanding bagi kemiskinan yaitu pendidikan. Dengan penguatan pendidikan kepada para generasi muda yang berbasis wirausaha, nantinya akan semakin banyak juga lapangan usaha yang bisa dibuka oleh mereka di negeri kita tercinta Indonesia. Sehingga tunas kemiskinan akan berubah menjadi tunas harapan (*)