BERITABETA.COM, Saumlaki – Empat tahun memimpin Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) Bupati Petrus Fatlolon mengakui kepemimpinanya bersama Wakil Bupati Agustinus Utuwally, masih banyak yang belum bisa dituntaskan.

Fatlolon mencontohkan  kesejateraan  Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun para tenaga honor hingga masyarakat di KTT masih jauh dari harapan sentuhan.

“Saya sampaikan maaf  bila ada kebijakan dan keputusan pemerintah daerah yang tidak berkenan baik kepada TNI, Polri, ASN hingga masyarakat. Pemerintah dimanapun tidak mungkin memuaskan rakyatnya. Apalagi saya dan pak wakil,”kata Fatlolon kepada para pimpinan dan pegawai OPD di Pemkab Kepualauan Tanimbar.

Fatlolon mengatakan, meski kepemimpinannya saat ini masih jauh dari harapan, Namun hal itu tidak harus ditutupi atau sengaja menghindari.

Misalnya, kesejateraan ASN beberapa tahun belakangan ini tidak sesuai dengan harapan. Jika sebelumnya para ASN diakhir tahun bisa memperoleh banyak penghasilan, karena mendapatkan honor-honor kegiatan dan hal itu dijamin dalam regulasi. Akan tetapi terjadi perubahan dan hal ini bukan menjadi kewenangan pihaknya melainkan aturan dari pusat.

“Tidak ada lagi honor kegiatan, tetapi sudah dirubah ke Tunjangan Kinerja Daerah yang diterima setiap bulan. Juga uang makan yang diterima secara berkala. Saya berharap kita semua memaklumi kondisi tersebut. Negara dalam kondisi sulit dan kita diminta lakukan rasionalisasi serta efisiensi anggaran,” tandasnya.

Memasuki tahun kerja 2021, Pemkab masih dihadapkan dengan minimnya ketersediaan anggaran. Terutama dana transfer dari pusat juga mengalami pengurangan yang signifikan. Dana Alokasi Umum (DAU) alami penguranagn cukup besar yakni Rp 60 milyar.

Menurutnya, tak ada yang menyangka kalau awal tahun 2020 kemarin terjadi Pandemi covid-19 yang melanda negeri ini. Bahkan sampai masuk tahun 2021, kondisi keuangan negara hingga daerah sangat merosot tajam. Pendapatan negara turun, berimbas ke pendapatan asli daerah (PAD) KKT juga alami penurunan. Negarapun berhutang, bahkan provinsi juga.

“Kita hanya mampu capai PAD 48 persen. Tetapi kita bersyukur Pemda Kepulauan Tanimbar tahun 2020 dan tahun 2021 ini tidak lakukan peminjaman,” tandasnya sembari mengakui  pada postur APBD induk 2021, diskenariokan ada pinjaman bank.

Ia menambahkan, dirinya telah menugaskan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), terutama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah  (BPKAD)  untuk melakukan langkah-langkah kongkrit agar Pemkab Kepualauan Tanimbar  tidak melakukan peminjaman bank di tahun 2021 (BB-LS)