BERITABETA.COM, Bula — Forum Mahasiswa Peduli Rakyat [FMPR] Kabupaten Seram Bagian Timur [SBT] menuding adanya unsur bisnis dalam penyaluran Bantuan Sosial [Bansos] berupa sembilan bahan pokok [Sembako] kepada peserta Program Keluarga Harapan [PKH] dan program Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat [PPKM] di kabupaten SBT.

Tudingan ini diungkap FMPR dengan menggelar aksi demonstratsi di depan Kantor Dinas Sosial Kabupaten SBT di jalan Wailola Kota Bula, Kamis (20/01/2022).

Koordinator aksi FMPR, Zulkifli Sengan dalam orasinya mengatakan, penyaluran Bansos kepada peserta Program PKH dan PPKM terkesan bernuansa bisnis, menyusul proses pembagiannya dilakukan melalui  Supermarket Wingkel yang berkedudukan di Kota Bula.

Padahal, keluarga penerima manfaat [KPM] dari kedua program Kementerian Sosial [Kemensos] itu tersebar di lima belas kecamatan di kabupaten SBT.

“Apa alasannya semua harus datang ke Kota Bula ibukota kabupaten SBT dan harus disalurkan melalui Supermarket,” tanya Zulkifli.

Dijelaskan, ada sekitar 4000 KPM yang tersebar di 15 kecamatan di Kabupaten SBT. Mereka harus mengambil harus datang ke Kota Bula dan mengambil haknya di Supermarket Wingkel.

“Apakah Dinas Sosial SBT tidak bisa membangun mitra atau membuka e-warung di 15 kecamatan di SBT," ungkap Zulkifli Sengan.

Aktivis Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi [LMND] Cabang SBT itu membeberkan, akibat penyaluran Bansos PPKM pada beberapa waktu lalu di Swalayan Wingkel, masyarakat dari berbagai kecamatan terpaksa harus berantrian di Swalayan milik Harle itu.

Padahal kata dia, banyak sekali toko-toko berskala besar yang tersebar di Kota Bula, bahkan di hampir semua kecamatan di kabupaten berjuluk 'Ita Wotu Nusa' itu.

"Dengan bantuan sembako yang didaptakan masyarakat sebesar Rp1.200.000, saudara kita dari Kecamatan Kesuy, Teor, Geser, Gorom dan kecamatan lainnya harus datang kesini [Bula] untuk mengambil bantuan tersebut. Tapi bagaimana dengan tiket pergi-pulang masyarakat," ucapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial SBT M Syafri Rumain saat menemui pendemo menerangkan, pada 2017 lalu Kementerian Sosial [Kemensos] meminta Dinas Sosial SBT untuk mendaftar e-warung di daerah itu guna melayani Bansos non-tunai.

Supermarket Wingkel tambah dia, pada saat itu menjadi satu-satunya e-warung di SBT yang memenuhi berbagai syarat untuk menjadi distributor pelayanan Bansos non-tunai kepada KPM di SBT.

"Kebetulan waktu itu Wingkel menjadi satu-satunya e-warung dengan berbagai persyaratan, termasuk harus memiliki gudang. Coba adik-adik bayangkan pada 2017 itu kita cari di SBT dimana yang bisa kita dapat," ungkapnya.

Syafri juga membeberkan, saat ini e-warung juga sudah dibuka di Kecamatan Pulau Gorom dan Kecamatan Kesuy untuk melayani PKM di sejumlah kecamatan pada wilayah kepulauan itu.

Kendati demikian, dia berjanji akan kembali dibuka e-warung pada semua kecamatan di kabupaten yang dipimpin bupati dan wakil bupati [Abdul Mukti Keliobas dan Idris Rumalutur] itu untuk mempermudah masyarakat.

"Ada edaran dari Kementerian yang sementara digodok bahwa nanti ada e-warung dari UKM masyarakat dan usaha-usaha besar ini ditiadakan, jadi kita menunggu isyarat dari Kementerian," bebernya (*)

Pewarta : Azis Zubaedi