BERITABETA.COM, Ambon - Sekretaris Daerah (Sekda) Maluku Kasrul Selang membuka rapat Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku tahun 2021 di Rumah Makan Apung Wayame Ambon, Selasa (09/03/2021).

Hadir dalam kegiatan ini yaitu Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian PUPR, pimpinan OPD lingkup Pemprov, Kabupaten/Kota serta para Kepala Balai PUPR se-Maluku.

Forum ini diselenggarakan dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi program kegiatan tahun 2021, serta menyusun RKPD tahun 2022 ke-PUPR-an yang merupakan usulan Konsultasi Regional Kementerian PUPR dan Dokumen Perencanaan Tahunan pada Musrenbang Maluku tahun 2021.

Sambutan Gubernur Maluku Murad Ismail dibacakan Sekda menyatakan, penyelenggaraan rapat ini merupakan salah satu upaya mendukung akselerasi pembangunan infrastruktur ke-PU-an yang aspiratif dan simultan. Mengingat saat ini, dinamika dan tantangan pembangunan cukup kompleks, akibat dampak pandemi Covid-19.

Hal ini menjadi tantangan bagi Pemda untuk lebih berinovasi meningkatkan kinerja pembangunan di Maluku, melalui pengembangan perekonomian daerah, dan membangun sektor unggulan serta mengoptimalkan sumber daya lokal.

"Untuk itu, diperlukan pemikiran dan pemahaman positif, dalam membangun konsep dan strategi pembangunan secara terarah, terpadu, serta bersinergi antar sektor. Semakin baik dan memadainya infrastruktur di suatu wilayah, akan berimplikasi positif dan signifikan terhadap output pelayanan publik, yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat," katanya.

Selain pelayanan dasar, infrastruktur (dasar) merupakan bagian integral dari program pembangunan pemerintah. Seperti jalan, jembatan, bendungan, sungai dan pantai, rawa, irigasi, air minum, perumahan, sanitasi dan sarana-prasarana umum lainnya. Semua itu merupakan indikator kinerja, dan penunjang utama bagi proses kehidupan bermasyarakat.

Kedepan, kata dia, beberapa major project infrastruktur segera dibangun di Maluku. Seperti Pelabuhan Perikanan dan Fish Market bertaraf internasional, pembangunan Tujuh Ruas Trans Maluku dan pengembangan Blok Masela.

"Pemda sangat mengharapkan keterlibatan pemerintah pusat, untuk mempercepat pembangunan proyek strategis nasional di Maluku. Semua ini dilakukan, dalam rangka memenuhi kebutuhan rakyat, dan meningkatkan kesejateraan masyarakat Maluku,” tukasnya.

Ia menginstruksikan kepada semua stakeholder pembangunan infrastruktur dari level pemerintah pusat, provinsi hingga kabupaten/kota, agar terus membangun komunikasi, koordinasi dan kolaborasi intensif, guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di Maluku.

Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Maluku Muhamat Marasabessy mengatakan, Forum OPD ini bertujuan meningkatkan program pembangunan bidang PUPR melalui sinkronisasi dan penajaman Program/Kegiatan Pemprov, Kabupaten/Kota maupun BPJN XVI Maluku dan Maluku Utara, BWS Maluku dan BPPW Maluku serta Sinergiritas PUPR yang adaptif dan inovatif.

"Ke depan, kita menyiapkan program strategis di 11 kabupaten/kota sesuai arahan pak Gubernur. Kita lihat, program strategis apa yang ada di daerah terutama kemiskinan dan pariwisata. Memang fokusnya ke sana, lalu kita dorong sektor itu dengan pembangunan infrastruktur," kata Muhamat Marasabessy dalam kesempatan yang sama.

Kadis menjelaskan, beberapa hari kemarin, pihaknya mengadakan kajian mengenai dukungan untuk mendukung pariwisata di Maluku. Makanya perlu disiapkan kriteria perencanaan. Andai perencanaan telah rampung, maka dukungan pembangunan ini perlu dilakukan secara kerjasama. Tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat.

Ia berharap, hasil dari rapat ini bisa terukur. Lalu dapat dirasakan masyarakat seperti program pengadaan air bersih. " Misalnya air bersih, nanti tercukupi," harapnya.

Diketahui, kegiatan Forum OPD Dinas PUPR Maluku di tahun ini mengusung tema, "Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Kesehatan, serta Peningkatan Kualitas SDM untuk menekan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui pembangunan infrastruktur dan pengembangan pariwisata".

Pra Forum dan Rapat Forum OPD diikuti peserta yaitu Dinas PUPR dan Bappeda Kabupaten/Kota sebanyak 50 orang. Dinas PUPR Provinsi sebanyak 100 orang. Dilaksanakan pada tanggal 4 - 5 Maret 2021, melalui zoom meeting langsung dari Dinas PUPR Maluku.

Peserta dari Dinas PUPR dan Bappeda Kabupaten/Kota 24 orang, Dinas PUPR Provinsi 100 orang, BPJN XVI Wilayah Maluku dan Maluku Utara 2 orang, BWS Maluku 2 orang dan BPPW Maluku 2. orang.

Diharapkan Forum OPD menghasilkan kesepakatan terhadap indikasi/rencana program/kegiatan dan pagu anggaran infrastruktur berbasis gugus pulau dan sinkronisasi/sinergiritas bidang ke-PUPR-an Kab/Kota-Provinsi dan pempus (Balai-balai), dalam membangun infrastruktur di Maluku. (BB-YP)