BERITABETA.COM, Ambon – Kepastian menjadi calon kepala daerah (Calkada) di Pilkada Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) tahun 2020 mendatang bakal mulus dialami Bupati SBT Mukti Keliobas (MK).

Hal ini menyusul adanya sinyal yang disampaikan  Ketua Umum (Ketum) DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto yang menginginkan ketua DPD tingkat I dan II partai berlambang pohon beringin itu menjadi prioritas untuk maju dalam Pilkada Serentak 2020. Dengan catatan, memiliki elektabilitas mumpuni.

“Partai Golkar memberi prioritas untuk ketua-ketua DPD tingkat I, tingkat II yang mempunyai elektabilitas untuk diusung dalam pilkada,” ujar Airlangga di Jakarta seperti dikutip merdeka.com.

Airlangga bahkan meminta seluruh jajaran pengurus Golkar di tingkat provinsi ataupun kabupaten/kota membantu dan mendorong kader masing-masing untuk memenangi pilkada.

“Ada 270 daerah yang akan menyelenggarakan pilkada serentak sehingga perlu penyiapan strategi untuk memenangi kompetisi itu. Kita tidak akan memberatkan kader sendiri. Tidak ada mahar-maharan,” tegasnya.

Sikap Ketum Partai Golkar ini, semakin membuka jalan bagi mulusnya proses  MK menuju kursi empuk SBT untuk dua periode mendatang. Meski demikian, hingga saat ini, belum diketahui siapa yang bakal  digandeng MK sebagai wakilnya.  

Terendus kabar MK bakal beregandengan dengan rekan separtainya, Agil Rumakat. Mantan Ketua DPRD Kabupaten SBT ini, dinilai memiliki kans yang cukup besar untuk disandingkan dengan calon incumbent MK.

Dorong Kader Muda

Airlangga menambahkan, kaderisasi dengan memberikan kesempatan bagi generasi muda menjadi penerus partai amat penting untuk dilakukan.

“Kita harus mendorong kaderisasi dan legitimasi. Kaum muda semakin berperan penting, bukan hanya di pemilu, melainkan untuk dinamika kebijakan ke depan,” ujarnya.

Kondisi tersebut dibuktikan dari 10 anggota DPR termuda, tiga orang ialah kader Golkar. Hal itu wujud komitmen partai beringin untuk regenerasi kader.

“Di masa mendatang, kita harus mendorong kader muda. Salah satu yang disampaikan Presiden, yakni merekrut kader milenial,” tuturnya.

Politikus Golkar yang juga Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin menyebut Fraksi Golkar DPR sedang mengkaji wacana tentang sistem pemilihan kepala daerah. Hal itu dilakukan dengan menimbang faktor budaya, ekonomi, dan politik melalui berbagai masukan dari kalangan intelektual dan tokoh masyarakat.

“Tentu fraksi meminta waktu untuk mengkaji dari kalangan intelektual, kalangan masyarakat. Dari segi semua faktor. Nanti kita akan lihat,” tutur Azis.

Kendati demikian, ia menuturkan tidak ada catatan khusus mengenai tahapan pilkada serentak yang sudah dan sedang dilakukan. Proses tersebut diserahkan sepenuhnya kepada anggota fraksi yang bertugas di Komisi II DPR.

PKS Janji Tidak Main Uang di Pilkada 2020

Sementara secara terpisah, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan berkomitmen memenangkan kompetisi Pilkada 2020 dengan cara bermartabat yakni menolak segala bentuk politik uang, ujaran kebencian, berita bohong, politisasi SARA, hingga intervensi aparat dan pemerintah.

“Dan menolak segala bentuk kecurangan dan pelanggaran baik secara yuridis maupun etis,” kata Sekretaris Jenderal PKS Mustafa Kamal membacakan rekomendasi Rakornas 2019 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Sabtu (16/11/2019).

Selain berkomitmen menolak politik uang, partai tersebut juga menargetkan kemenangan 60 persen dalam Pilkada 2020 di 270 daerah. Komitmen dan target kemenangan itu menjadi salah satu rekomendasi Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) PKS yang digelar pada Kamis-Sabtu, 14-16 November 2019.

Menurut Mustafa, PKS pun siap bekerja sama dengan seluruh partai politik dalam Pilkada 2020. Mustafa sebelumnya mengatakan partainya akan menjajaki koalisi dengan partai mana pun, baik yang berada di luar maupun di dalam pemerintahan.

“PKS siap kerja sama dengan seluruh parpol dan elemen masyarakat untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia,” tutur dia. (BB-DIP)